Pemerintah RI Berkomitmen Lindungi WNI di Luar Negeri

  • 01 Des 2024 14:17 WIB
  •  Voice of Indonesia

KBRN, Jakarta: Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak hal untuk memastikan perlindungan dan hak-hak warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Ini disampaikan Staf Ahli Menteri Luar Negeri RI Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, Heru Hartanto Subolo. Heru mengatakan hal tersebut sudah menjadi program kerja reformasi hukum pada 8 misi program Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto.

"Saya bisa pastikan bahwa pemerintah sekarang di bawah Presiden Prabowo Subianto sudah meletakkan landasan yang kuat untuk keberlanjutan perlindungan dan memastikan hak-hak Warga Negara Indonesia di luar negeri di dalam salah satu Asta Cita-nya. Dan itu sudah menjadi program kerja," kata Heru pada salah satu sesi dialog Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2024 bersama Indonesian Diaspora Network (IDN) Global di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

Heru melanjutkan, perlindungan WNI khususnya terlihat pada Asta Cita 7 tentang program kerja reformasi hukum. Poin ini melibatkan potensi diaspora Indonesia untuk mewujudkan kepentingan nasional.

"Khususnya kalau kami lihat di sini program kerja reformasi hukum, pada Asta Cita 7, melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia di dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan cara memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri," katanya.

Heru menambahkan, pemerintah Indonesia dengan segala instrumen yang ada harus mengetahui data-data diaspora Indonesia di luar negeri. Salah satu instrumennya adalah melalui Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Hal ini agar pemerintah dapat mengetahui data sebenarnya terkait jumlah dan penyebaran diaspora Indonesia di luar negeri.

CIFP 2024 merupakan konferensi politik luar negeri dan festival diplomasi tahunan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Diselenggarakan sejak 2015, CIFP mempertemukan pemangku kebijakan luar negeri dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Dalam acara tersebut, mereka membahas prioritas dan inisiatif kebijakan luar negeri secara inklusif dan terbuka. (VOI/Lip/AHM)

News Recomendation

Latest News

Loading latest news.....