KBRN, Gorontalo: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo mengungkapkan bahwa rendahnya penyerapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) disebabkan oleh sejumlah faktor terkait literasi dan inklusi keuangan. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Mukhamad Mukhanif, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) di Grand Q Hotel.

Menurut Mukhanif, hasil survey menunjukkan bahwa alasan utama petani di Gorontalo tidak mengakses KUR adalah karena kurangnya agunan, dengan 36 persen responden mengeluhkan hal ini. Selain itu, 11 persen tidak mengetahui prosedur pengajuan, 26 persen merasa proses pengajuan berbelit-belit.

“Berdasarkan sensus pertanian 2013, data ini memberikan gambaran jelas mengenai hambatan yang dihadapi oleh para petani dalam mengakses dana KUR. Meskipun hasil survey 2023 belum dipublikasikan, kami berharap situasinya akan membaik sehingga dana KUR yang telah disiapkan oleh pemerintah dapat terserap secara maksimal," katanya.

Mukhanif juga menambahkan bahwa Gorontalo termasuk salah satu daerah dengan kontribusi sektor pertanian yang signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Namun, di tingkat Sulawesi, kontribusi pertumbuhan ekonomi dari Gorontalo masih terendah.

“Gorontalo memiliki potensi besar di sektor pertanian, tetapi untuk wilayah Sulawesi, pertumbuhan ekonomi kita masih tertinggal. Kami berharap ada langkah-langkah strategis untuk mengatasi masalah ini dan memaksimalkan potensi yang ada,” ucap Mukhamad Mukhanif.

Diharapkan dengan adanya perhatian dan langkah-langkah yang lebih efektif, penyerapan dana KUR di Gorontalo dapat meningkat. Serta memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor pertanian serta perekonomian daerah.