Menteri UMKM: Pasar Domestik Dipenuhi Produk Impor, Hambat Perkembangan UMKM Lokal
- 11 Agt 2026 21:25 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Produk impor dinilai menjadi tantangan bagi perkembangan UMKM lokal di pasar domestik.
- Pembiayaan UMKM telah mencapai sekitar Rp1.500 triliun untuk sekitar 56 juta UMKM.
- Kementerian UMKM menyiapkan SAPA UMKM untuk mengintegrasikan berbagai layanan bagi pelaku usaha.
RRI.CO.ID, Jakarta — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyoroti tantangan produk impor terhadap UMKM lokal. Menurutnya, tingginya produk impor di pasar domestik dapat menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil.
“Maka diberi pembiayaan seperti apapun, didorong akses pendidikan seperti apapun, tapi pada saat sama pasarnya gak bisa kita sterilisasi. Mereka akan mati dengan sendirinya,” ujar Maman dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Maman mengatakan, akses pembiayaan UMKM terus meningkat dalam dua tahun terakhir. Saat ini, pembiayaan UMKM mencapai sekitar Rp1.500 triliun untuk sekitar 56 juta UMKM.
Namun, peningkatan pembiayaan tersebut dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap perekonomian daerah. Menurut Maman, salah satu penyebabnya adalah tingginya produk impor di pasar domestik.
Ia menjelaskan, pelaku UMKM telah memperoleh modal dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Namun, produk yang dihasilkan menghadapi tantangan ketika masuk ke pasar domestik.
“Kita juga bukan berarti anti terhadap produk impor. Tetapi pada saat kita mendorong produk-produk impor masuk ke pasar domestik, harus dilihat juga dengan kekuatan produksi barang domestik kita,” kata Maman.
Menurut Maman, diperlukan keseimbangan antara produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri. Terutama apabila terdapat produk UMKM yang mampu memenuhi kebutuhan barang yang selama ini didatangkan dari luar negeri.
Ia juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan peningkatan akses pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Ia berharap pembiayaan tersebut tidak berakhir menjadi kredit bermasalah yang berdampak pada persoalan sosial.
“Kalau yang datang ke bank itu cuma urusan kredit macet. Tapi kalau UMKM datang ke Kementerian UMKM urusannya problem sosial, berkelahi sama istrinya, segala macam, akhirnya problem sosialnya jadi kemana-mana,” ucapnya.
Untuk memperkuat ekosistem UMKM, Kementerian UMKM menghadirkan platform SAPA UMKM. Platform tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan legalitas, sertifikasi, pemasaran, hingga akses pembiayaan.
SAPA UMKM nantinya mengintegrasikan layanan BPOM, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Sistem tersebut juga akan menghubungkan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan pelaku UMKM.
Maman mengakui integrasi data antarlembaga bukan pekerjaan mudah. Namun, pihaknya berupaya memberikan pelayanan optimal bagi UMKM sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Mudah-mudahan ini bisa sedikit memberikan angin segar bagi para pengusaha mikro kecil dan menengah di Tanah Air. Tidak hanya sekedar dijadikan jargon pada saat menjelang kampanye kepala daerah ataupun kampanye calon administratif,” ujarnya.
Maman berharap pelaku UMKM dapat berperan sebagai agen ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut sejalan dengan target Presiden Prabowo.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....