Apkasi Otonomi Expo 2026 Dorong Transaksi Nyata dan Investasi Daerah

RRI.CO.ID, Tangerang - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) resmi membuka Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di Ruang Nusantara ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis, 27 Agustus 2026. Gelaran tahunan yang mempertemukan pemerintah kabupaten se-Indonesia, kementerian/lembaga, pelaku usaha, UMKM, hingga mitra internasional ini diarahkan tidak hanya sebagai ajang promosi produk daerah.

Apkasi Otonomi Expo 2026 ditargetkan menjadi ruang konkret untuk mempertemukan potensi komoditas, investasi, dan UMKM daerah dengan pembeli, investor, lembaga pembiayaan, serta mitra pembangunan. Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, mengatakan kebutuhan utama daerah saat ini bukan sekadar ruang untuk memamerkan produk, melainkan akses pasar dan investasi yang menghasilkan transaksi serta tindak lanjut nyata.

"Apkasi Otonomi Expo bukan sekadar pameran, kalau hanya memamerkan produk, daerah sudah memiliki banyak tempat. Yang kita butuhkan adalah pasar," kata Bursah Zarnubi saat menyampaikan laporan pelaksanaan AOE 2026.

Menurut Bursah, pemerintah kabupaten memiliki berbagai komoditas unggulan dan potensi investasi. Namun, mereka masih membutuhkan dukungan pembeli, investor, pembiayaan, serta teknologi agar potensi tersebut dapat berkembang.

"AOE tahun ini kita arahkan lebih konkret yaitu daerah bertemu pasar, investor, perbankan, dan mitra pembangunan," ujarnya.

Bursah, yang juga Bupati Lahat ini, menilai pemerintah kabupaten menghadapi tantangan fiskal yang semakin kompleks. Di satu sisi, daerah harus memenuhi pelayanan dasar seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tetapi di sisi lain pemerintah daerah dituntut menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait rencana kenaikan Transfer ke Daerah (TKD) 2027 menjadi Rp735 triliun atau naik sekitar 5,5 persen dari outlook 2026 sebesar Rp696,9 triliun, Apkasi mengingatkan bahwa peningkatan TKD belum otomatis membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih longgar.

"Naiknya TKD tidak otomatis berarti ruang fiskal menjadi longgar karena beban belanja daerah terus bertambah. Kemandirian daerah harus dibangun dengan memberikan ruang fiskal dan kewenangan memadai," kata Bursah menegaskan.

Ia juga menilai karakteristik masing-masing kabupaten berbeda, sehingga kebijakan pemerintahan daerah tidak dapat diseragamkan. "Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 harus menjadi kesempatan memperjelas kembali penataan kewenangan pusat dan daerah," ujarnya.

Selain persoalan fiskal, Bursah juga mengingatkan para kepala daerah untuk menjaga integritas dalam mengelola aset dan anggaran publik. "Jabatan Bupati ada batasnya, integritas jangan ada batasnya. Setelah tiga hari kegiatan ini, kami tidak ingin hanya ada foto dan pameran. Kita ingin ada transaksi dan tindak lanjut nyata," kata Bursah.

Dorong Expo Berujung Investasi

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang membuka AOE 2026 secara resmi memberikan apresiasi terhadap besarnya tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bima mengatakan, Kementerian Dalam Negeri terus melakukan advokasi anggaran kepada Kementerian Keuangan untuk menjaga kesinambungan fiskal pemerintah daerah.

Ia menyebut terdapat empat prioritas penggunaan TKD di daerah, yakni memperkuat pelayanan dasar yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; menjaga ketahanan pangan dan energi; mendorong transformasi ekonomi; serta menekan kemiskinan, stunting, dan pengangguran.

Bima juga meminta kepala daerah mengubah orientasi penyelenggaraan expo agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi antardaerah sekaligus pemahaman terhadap karakter ekonomi masing-masing wilayah.

"Keberhasilan kepala daerah tidak bisa dilakukan seorang diri, dituntut kepiawaian berkolaborasi antardaerah. Mengenali DNA ekonomi lokal sangat krusial agar tidak salah membentuk ekosistem," kata Wali Kota Bogor dua periode ini.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan expo seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani. "Target dari acara seperti expo ini jangan berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi harus berlanjut hingga groundbreaking investasi," katanya.

UMKM Daerah Didorong Masuk Pasar Global

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan dukungan pemerintah untuk memperluas akses pasar internasional bagi produk UMKM daerah. Kementerian Perdagangan, kata Dyah Roro, siap memfasilitasi pelaku UMKM daerah melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di berbagai negara.

"Kementerian Perdagangan siap memfasilitasi UMKM yang berupaya memasarkan produk melalui jaringan perwakilan perdagangan yang telah terbentuk di 33 negara," ujarnya seraya berharap produk-produk unggulan dari berbagai daerah semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar internasional.

Apkasi Otonomi Expo 2026 turut dihadiri jajaran gubernur, Dewan Pengurus dan anggota Apkasi, serta perwakilan diplomatik dan duta besar negara sahabat. Sejumlah negara yang hadir antara lain Belarus, Maroko, Kuwait, Yordania, Tunisia, Kamboja, Pakistan, Rusia, Azerbaijan, dan Spanyol.

Selama penyelenggaraan, AOE 2026 diharapkan tidak hanya memperkuat promosi potensi daerah. Namun, juga menghasilkan koneksi bisnis, transaksi, pembiayaan, dan investasi yang memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi serta kemandirian daerah.