RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyoroti transparansi biaya pada platform digital dan e-commerce. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan antara pertumbuhan platform dan perlindungan UMKM.

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi Usaha Kecil Kementerian UMKM, Ali Manshur mengatakan, komunikasi dengan platform terus dilakukan. Pemerintah menilai UMKM bagian penting ekosistem digital nasional.

“Platform digital perlu ruang bertumbuh bersama pelaku UMKM. Pemerintah ingin menjaga keseimbangan ekosistem digital nasional,” kata Ali dalam perbincangan bersama Pro3 RRI, Sabtu, 9 Mei 2026.

Salah satu perhatian pemerintah adalah kebijakan ongkos kirim pada sejumlah platform digital. Mekanisme pengembalian barang juga dinilai perlu pengawasan lebih jelas.

Pemerintah mencontohkan skema retur barang pada TikTok Shop yang membebani penjual. Seller terkadang harus menanggung biaya pengiriman ulang barang retur.

“Kebijakan platform memiliki rasionalitas bisnis tersendiri bagi perusahaan. Namun, biaya bagi seller harus transparan dan memiliki kepastian,” ujarnya.

Kementerian UMKM menilai hubungan platform dan seller harus berbasis kemitraan yang jelas. Seluruh jenis biaya nantinya akan diatur lebih transparan bagi pelaku usaha.

Pemerintah berencana menertibkan pola hubungan antara platform digital dan penjual UMKM. Langkah itu diharapkan memberi kepastian usaha bagi pelaku UMKM nasional.

Fokus perlindungan pemerintah diarahkan pada kejelasan biaya yang dibebankan kepada seller. Transparansi dinilai penting menjaga keberlanjutan usaha kecil di platform digital.