‎‎RRI.CO.ID, Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah bersiap untuk melakukan mitigasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di sektor penanggulangan bencana. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menjelaskan sejumlah tantangan geografis dan ekologis krusial yang tengah dihadapi wilayahnya.

‎‎Beberapa poin utama yang menjadi sorotan tajam meliputi potensi aktivitas Sesar Kendeng, kerawanan bencana di sepanjang daerah aliran Sungai Bengawan Solo. Selain itu, juga dampak penggundulan hutan, serta fenomena perubahan iklim global yang memicu suhu ekstrem dan angin puting beliung.

‎‎Bupati meyakini bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) telah melakukan pemetaan risiko awal secara komprehensif. Menurutnya, hasil pemetaan ini harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) serta pembangunan infrastruktur penunjang yang berbasis teknologi.

‎‎"Mulai dari aktivitas Sesar Kendeng, pemetaan kebutuhan di sepanjang aliran Bengawan Solo dan daerah ekstrem harus menjadi dasar intervensi kita. Setelah pemetaan tuntas, pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi harus segera dilakukan," kata Bupati, Senin 27 Juli 2026.

‎‎Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi perangkat teknologi seperti Early Warning System (EWS). Menurutnya, pemanfaatan seluruh instrumen di tingkat desa mulai dari sirine, radio komunikasi, hingga media sosial dianggap sangat krusial agar informasi peringatan dini dari BMKG maupun BNPB dapat segera sampai ke masyarakat secara cepat dan akurat.

‎‎Selain kesiapan evakuasi, Bupati juga meminta agar mitigasi bencana diperluas pada pencarian titik sumber air baru di wilayah yang rawan kekeringan. Penurunan tingkat kesuburan tanah pada sektor pertanian serta tantangan lingkungan di kawasan industri minyak dan gas bumi (khususnya wilayah Ring 1) juga menjadi perhatian khusus agar dampaknya dapat diantisipasi sejak dini.

‎‎Untuk mewujudkan hal tersebut, Bupati menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), jajaran TNI, Polri, hingga para relawan kebencanaan untuk memperkuat koordinasi dan memaksimalkan ketersediaan sarana prasarana di lapangan. “Temuan ini harus diimplementasikan. Kita harus berkolaborasi erat dengan BMKG maupun BNPB untuk memberikan solusi terbaik serta bantuan yang nyata bagi masyarakat,” katanya.

‎‎Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bojonegoro, Heru Wicaksi, menjelaskan bahwa penyusunan dokumen rencana kontingensi ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif semata. Lebih dari itu, dokumen tersebut dirancang sebagai panduan operasional yang taktis, terukur, dan aplikatif.

‎‎“Dokumen kontingensi ini bukan sekadar lembaran kertas, melainkan komitmen bersama yang terukur. Di dalamnya tergambar jelas siapa berbuat apa, kapan bertindak, dan bagaimana alur koordinasi ketika status kegawatdaruratan ditetapkan,” kata Heru.

‎