RRI.CO.ID, Lamongan - Ancaman musim kemarau 2026 mulai diantisipasi pemerintah pusat hingga daerah. Langkah terpadu disiapkan untuk menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan berdampak pada sektor pertanian dan ketersediaan air.

Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi dan Potensi Bencana Kemarau Jawa Timur 2026 yang digelar di Surabaya, Selasa 7 April 2026. Forum tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk menyusun strategi bersama.

Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengatakan upaya ini penting untuk menjaga stabilitas produksi pangan di tengah ancaman perubahan iklim, terutama bagi daerah lumbung pangan seperti Lamongan.

“Upaya ini tidak hanya untuk mitigasi bencana, tetapi juga memastikan produksi pertanian tetap optimal agar swasembada pangan terjaga,” ujarnya.

Dalam forum tersebut diungkapkan, fenomena El Nino berpotensi menurunkan curah hujan hingga 20–40 persen. Puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini.

Sejumlah strategi telah disiapkan, di antaranya pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan sistem peringatan dini, hingga optimalisasi pengelolaan sumber daya air melalui rehabilitasi irigasi, pembangunan embung, serta pemanfaatan sumur dan pompanisasi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong percepatan masa tanam untuk memanfaatkan sisa curah hujan serta penggunaan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kekeringan. Dukungan alat dan mesin pertanian turut ditingkatkan guna menjaga produktivitas.

Koordinasi lintas sektor juga diperkuat, termasuk pengaturan distribusi air irigasi dan penyediaan sarana produksi bagi petani. Di sisi kebencanaan, kesiapan operasi modifikasi cuaca hingga pencegahan kebakaran hutan dan lahan turut menjadi perhatian.

Melalui langkah terpadu ini, pemerintah berharap dampak kemarau 2026 dapat ditekan, sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional di tengah tantangan perubahan iklim.