RRI.CO.ID, Lamongan - Universitas Sunan Gresik (USG) meluncurkan program unggulan bertajuk “Satu Desa Sepuluh Sarjana” sebagai upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sekaligus menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam penguatan sektor pendidikan di desa.

Rektor USG, Abdul Muhith, mengatakan program ini merupakan bentuk sinergi konkret antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“USG memberikan prioritas khusus bagi Kabupaten Lamongan melalui program satu desa sepuluh sarjana dengan beasiswa penuh tanpa biaya sejak awal hingga lulus,” ujarnya.

Tak hanya pembebasan biaya kuliah, mahasiswa yang lolos seleksi juga akan menerima bantuan biaya hidup sebesar Rp4,8 juta per semester guna menunjang proses pendidikan. Menurutnya, program ini sejalan dengan visi pembangunan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui konsep Astacita, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.

“Tujuan utamanya adalah mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid, menekankan pentingnya peran pemerintah desa dalam mendukung keberhasilan program ini. Ia menilai desa kini menjadi pusat berbagai aktivitas pembangunan, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat harus terukur.

“Desa menjadi pusat kegiatan. Namun, kita perlu memastikan sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui sektor pendidikan,” tuturnya.

Ia juga mendorong adanya penguatan koordinasi antara pemerintah desa dan perguruan tinggi dalam mengarahkan generasi muda agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyambut baik program ini dengan memfasilitasi pertemuan bersama 426 kepala desa se-Lamongan sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas SDM berbasis desa.

Program beasiswa ini terbuka bagi lulusan SMA/sederajat tahun 2024, 2025, dan 2026. Adapun persyaratan utama meliputi lulusan SMA/SMK/MA serta memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu dari pemerintah desa setempat.

Melalui program ini, diharapkan akses pendidikan tinggi semakin terbuka bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan di daerah