RRI.CO.ID, Tuban - BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban membenarkan jika masih tingginya jumlah nelayan yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari hampir 11 ribu nelayan yang ada di Kabupaten Tuban, sekitar 50 persen di antaranya hingga kini belum memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Anita Riza Chaerani, menjelaskan bahwa sebagian nelayan memang telah mendaftar secara mandiri. Namun, tidak sedikit yang belum melanjutkan kepesertaan secara berkelanjutan. Selain itu, terdapat pula nelayan yang kepesertaannya dibiayai melalui pemerintah daerah.

“Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tuban telah melindungi sekitar 1.100 nelayan hingga Desember 2025. Namun, untuk keberlanjutannya setelah periode tersebut, saat ini memang belum ada kepastian,” ujar Riza, Jumat 23 Januari 2026.

Menurutnya, nelayan merupakan kelompok pekerja rentan dengan tingkat risiko kerja yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih luas dengan berbagai pihak, seperti Rukun Nelayan, himpunan, maupun asosiasi nelayan, guna memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial.

Riza juga mengungkapkan, masih sering dijumpai kasus kecelakaan kerja di laut yang dialami nelayan tanpa adanya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Kondisi tersebut berdampak serius bagi keluarga yang ditinggalkan karena tidak memperoleh santunan maupun jaminan sosial.

“Banyak nelayan yang mengalami kecelakaan di laut, tetapi tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan. Ini sangat disayangkan karena keluarga yang ditinggalkan tidak mendapatkan santunan apa pun,” katanya.

Sebagai upaya meningkatkan kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban sepanjang tahun 2025 telah aktif turun langsung ke desa-desa nelayan. Pihaknya juga menjalin komunikasi dengan berbagai Rukun Nelayan serta berkoordinasi dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan memperluas jangkauan layanan dengan menambah kanal pendaftaran dan pembayaran guna mempermudah akses bagi nelayan. Kerja sama juga dilakukan dengan koperasi desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) agar nelayan tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mendaftar maupun membayar iuran.

“Saat ini kanal daftar dan kanal bayar sudah tersedia di wilayah Palang, Desa Palang, Desa Karangagung, serta Desa Bulumedoro, Kecamatan Bancar. Seluruhnya telah bermitra dengan kami, dan ke depan akan terus kami perluas ke desa-desa lainnya,” jelasnya.