Fokus Pemkab Lamongan Rancang RKPD Pemerataan Infrastruktur Ekonomi

RRI.CO.ID, Lamongan - Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar Forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Gadjah Mada, Lantai 7 Gedung Pemkab Lamongan, Rabu (21/1/2026).

Forum konsultasi publik ini menjadi tahapan awal penyusunan RKPD yang memiliki peran strategis sebagai landasan utama perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahunan. RKPD menjabarkan prioritas pembangunan yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas, rencana kerja, serta pendanaannya, sekaligus menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS APBD dan pedoman kerja perangkat daerah.

Pada tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan tema pembangunan, “Percepatan Pemerataan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.” Tema tersebut akan diimplementasikan melalui 15 program prioritas pembangunan.

Program prioritas tersebut meliputi Lamongan Sehat, UMKM Naik Kelas, Pendidikan Perintis, Ramasinta (Pariwisata Ramah dan Terintegrasi), Desa Berjaya, Yakin Semua Sejahtera (YSS), Jalan Mantap dan Mulus Lamongan (Jamula), Prestasi Pemuda dan Olahraga, 100 Persen Pelayanan Publik Berkualitas, Lamongan Menyala, Lamongan Hijau, Lamongan Nyantri, Desa Pintar, serta Lamongan Tangguh.

Seluruh program dirancang untuk mewujudkan kejayaan Lamongan yang berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta terciptanya keharmonisan sosial di masyarakat.

Wakil Bupati Lamongan, Dirham Akbar Aksara saat membuka forum menegaskan pentingnya forum konsultasi publik sebagai ruang partisipasi pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan daerah.

“Forum konsultasi publik yang resmi dibuka hari ini akan membahas penyusunan RKPD. RKPD memiliki peran penting sebagai landasan utama dalam penyusunan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun. Hal ini tentu berdampak langsung pada pembangunan yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut juga dibahas sejumlah permasalahan pembangunan di Kabupaten Lamongan, di antaranya pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan, angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta pertumbuhan angkatan kerja yang belum sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Terkait upaya pengentasan kemiskinan, Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Dirham menekankan perlunya perubahan pola dari sekadar bantuan sosial menuju pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

“Selain pendataan yang harus ditertibkan, pengentasan kemiskinan harus dimulai dengan pola pemberdayaan. Pola ini lebih efektif untuk membawa perubahan dibandingkan hanya menyerahkan bantuan,” katanya.

Di akhir sambutannya, Mas Dirham sapaan akrabnya juga menyampaikan bahwa capaian indikator kinerja makro tahun 2025 harus terus ditingkatkan guna mencapai target pembangunan tahun 2027. Salah satunya pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2025 mencapai 76,81, melampaui target 76,50, dan ditargetkan meningkat menjadi 77,80 pada tahun 2027.