RRI.CO.ID, Lamongan - Ketua Satgas MBG Lamongan, M. Nalikan kumpulkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) usai berbagai keluhan masyarakat terkait menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan untuk melakukan evaluasi dan sinkronisasi kebijakan layanan di aula Lantai 7 Pemkab Lamongan, Kamis 26 Februari 2026.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas aduan yang masuk dari masyarakat melalui berbagai kanal, termasuk media sosial dan pesan langsung.

“Kami menerima pengaduan dari masyarakat, baik melalui media sosial maupun WhatsApp kepada Satgas. Hari ini kami kumpulkan semua kepala SPPG untuk mensinkronkan kebijakan dan layanan MBG selama Ramadan,” ujarnya.

Nalikan menjelaskan, pada awal pelaksanaan Ramadan, sejumlah SPPG masih dalam tahap penyesuaian menu. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas layanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

“Memang di awal masih proses penyesuaian menu. Setelah kami lakukan pengecekan terhadap mekanisme dan SOP di SPPG, ke depan kami harapkan layanan MBG bisa lebih baik, baik dari sisi kualitas gizi, bentuk sajian maupun keamanannya,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa sistem pembiayaan program MBG menggunakan skema at cost, yakni pembayaran dilakukan berdasarkan nilai riil makanan yang diproduksi, bukan berdasarkan batas maksimal anggaran.

“Kalau makanan yang dimasak nilainya Rp7.000, maka dibayar Rp7.000. Bukan karena pagu Rp8.000 lalu tetap dibayar Rp8.000. Begitu juga jika nilainya Rp9.000, maka yang dibayarkan Rp9.000. Ini yang perlu dipahami masyarakat,” jelasnya.

Menurut Nalikan, penentuan harga bahan pangan mengacu pada pedoman Harga Eceran Tertinggi (HET) serta hasil survei rutin dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap pekan. Selain kualitas menu, Satgas MBG juga menyoroti pentingnya koordinasi distribusi dengan pihak sekolah agar makanan dapat diterima tepat waktu oleh penerima manfaat.

Terkait keluhan menu kering yang banyak disorot selama Ramadan, Nalikan mengakui hal tersebut memang terjadi di beberapa SPPG, namun tidak merata. “Beberapa ada keluhan, tapi banyak juga SPPG yang sudah berjalan baik. Ini kemungkinan karena kesiapan di awal Ramadan yang masih membutuhkan penyesuaian,” jelasnya.

Ke depan, Pemkab Lamongan memastikan evaluasi akan terus dilakukan secara berkala. Bahkan, penguatan pengawasan akan ditingkatkan melalui pembentukan koordinator di tingkat kecamatan.

“Kalau masih terjadi hal yang sama, tentu akan kami evaluasi. Kami juga akan membentuk koordinator di tingkat kecamatan untuk memperkuat pengawasan,” katanya mengakhiri.