KBRN, Lamongan: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yandri Susanto, bersama Wakil Menteri Ahmad Riza Patria, meninjau langsung Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Desa Plosowahyu, Kabupaten Lamongan, Senin (22/12/2025). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka meninjau implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai koperasi desa yang saat ini terus digenjot pemerintah.

Menteri Yandri Susanto menyampaikan, dari target nasional 80 ribu desa, pemerintah telah melakukan formasi pengadaan lahan secara bertahap. Hingga saat ini, sekitar 45 ribu lahan telah tersedia dan masuk tahap verifikasi, sementara pembangunan Kopdes telah mencapai lebih dari 20 ribu unit.

“Target kami, akhir tahun 2025 ini sebanyak 20 ribu Kopdes selesai dibangun dan beroperasi. Setelah itu, pada 2026 akan kembali digenjot untuk desa-desa lainnya,” ujar Yandri.

Ia menjelaskan, pembangunan Kopdes dilakukan secara bertahap dengan sasaran 75 ribu desa di luar kelurahan. Pemerintah menargetkan seluruh desa tersebut telah memiliki gerai Kopdes paling lambat pertengahan tahun 2026.

Menurutnya, tantangan utama dalam pembangunan Kopdes adalah ketersediaan dan status lahan, baik dari sisi kepemilikan maupun ukuran. Saat ini, pembangunan difokuskan pada lahan yang telah jelas dan bersih secara hukum, baik milik desa, kabupaten, provinsi, maupun tanah negara.

“Ukuran ideal memang 20 x 30 meter. Namun bagi desa yang tidak memenuhi ukuran tersebut, tetap akan dibangun dengan penyesuaian,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri juga menegaskan bahwa kehadiran Kopdes tidak akan mematikan warung-warung kecil yang sudah ada di desa. Justru sebaliknya, Kopdes diharapkan mampu memperkuat pelayanan dan distribusi kebutuhan masyarakat.

“Kopdes ini hadir untuk mengurangi kesenjangan, bukan mematikan usaha rakyat. Warung-warung tetap berjalan dan akan dilayani melalui sistem distribusi yang lebih baik,” katanya.

Pemerintah juga merencanakan pembangunan gudang-gudang besar di tingkat kabupaten yang berfungsi sebagai pusat distribusi atau grosir, sehingga dapat melayani kebutuhan Kopdes maupun warung desa dengan harga yang lebih terjangkau. Terkait keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Yandri menegaskan tidak perlu ada pertentangan antara BUMDes dan Kopdes.

Keduanya justru diharapkan saling menguatkan, bekerja sama, dan saling melengkapi. “Semua kebijakan pemerintah ini tidak untuk melemahkan atau mematikan pihak lain, tetapi untuk membesarkan ekonomi desa secara bersama-sama,” ujarnya.

Kepala Desa Plosowahyu, Agus Susanto, menyambut positif kunjungan Menteri dan Wakil Menteri Desa tersebut. Ia menjelaskan, dalam peninjauan tersebut, Menteri dan Wakil Menteri juga melihat langsung unit usaha BUMDes, khususnya pengembangbiakan ternak kambing serta budidaya ikan lele, yang selama ini menjadi salah satu potensi unggulan desa.

Menurut Agus, saat ini KDMP Plosowahyu telah teebangun 54% dan telah bekerja sama bersinergi dengan Bumdes. “Untuk pengembangan ternak kambing dan ikan lele, ke depan bisa dianggarkan melalui Dana Desa 2026, apabila itu menjadi prioritas dan disepakati bersama,” ucapnya.