Antrean Mengular di SPBU, Bupati Malra Desak Solusi Kelangkaan BBM dan Minyak Tanah
- 10 Agt 2026 15:01 WIB
- Tual
RRI.CO.ID, Langgur – Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, meminta sistem distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan minyak tanah segera dievaluasi dan diperkuat menyusul kelangkaan yang terjadi di wilayah Maluku Tenggara dalam beberapa waktu terakhir. Permintaan itu disampaikan saat memimpin pertemuan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Maluku Tenggara dan perwakilan PT Pertamina (Persero) Regional Maluku-Papua di Ruang Kerja Bupati, Langgur, Senin (10/8/2026.
Menurut Thaher, persoalan tersebut harus segera ditangani karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Warga di sejumlah lokasi dilaporkan harus mengantre dalam waktu lama di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) maupun pangkalan minyak tanah untuk mendapatkan kebutuhan energi yang digunakan sehari-hari.
“Di tengah kelangkaan minyak, jangan rakyat yang dibuat susah. Kita harus cari solusi dan pastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi,” kata Thaher dalam pertemuan tersebut.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat persoalan distribusi. Karena itu, pertemuan dengan Pertamina dan Disperindag dilakukan untuk mengetahui kondisi pasokan, pola distribusi, serta hambatan yang menyebabkan kelangkaan di lapangan.
Ia menjelaskan, BBM dan minyak tanah memiliki peran penting bagi masyarakat Maluku Tenggara. Selain digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, bahan bakar juga menjadi penunjang aktivitas nelayan, transportasi, usaha kecil, hingga distribusi barang antarwilayah di daerah kepulauan.
Dalam rapat tersebut, Thaher menyoroti kemungkinan adanya distribusi yang tidak berjalan optimal. Ia mengingatkan agar tidak ada praktik penimbunan maupun penyalahgunaan distribusi yang dapat memperburuk situasi dan mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh BBM dan minyak tanah.
Menurutnya, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari masuknya pasokan BBM dan minyak tanah ke Maluku Tenggara hingga penyalurannya kepada masyarakat. Langkah tersebut bertujuan untuk memastikan setiap liter bahan bakar dan minyak tanah tersalurkan secara tepat sasaran, sehingga tidak terjadi penimbunan maupun penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
Sebagai langkah awal, Bupati mengusulkan evaluasi pelayanan di SPBU. Salah satu opsi yang dibahas adalah memperpanjang jam operasional dan membuka pelayanan lebih awal agar masyarakat memiliki waktu yang lebih luas untuk memperoleh BBM serta mengurangi kepadatan antrean pada jam-jam tertentu.
Selain itu, pemerintah daerah juga meminta adanya koordinasi yang lebih intensif antara Pertamina, Disperindag, agen penyalur, dan pengelola SPBU. Langkah tersebut diperlukan agar setiap kendala distribusi dapat segera diketahui dan ditangani sebelum berdampak lebih luas kepada masyarakat.
Bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara, ketersediaan BBM dan minyak tanah tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Ketika pasokan terganggu, nelayan kesulitan melaut, biaya transportasi meningkat, dan aktivitas usaha masyarakat ikut terdampak.
Karena itu, hasil diskusi tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk menormalkan distribusi BBM dan minyak tanah di Maluku Tenggara. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Pertamina dan Disperindag akan terus berkoordinasi guna memastikan pasokan tersedia, distribusi berjalan lancar, dan masyarakat tidak lagi menghadapi kesulitan dalam memperoleh kebutuhan energi sehari-hari.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....