RRI.CO.ID, Langgur - Kondisi keuangan daerah yang masih terbatas membuat banyak aspirasi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara belum dapat direalisasikan. Dalam dua tahun terakhir, anggota DPRD Maluku Tenggara tidak memperoleh alokasi Pokok Pikiran (Pokir), sehingga sejumlah usulan pembangunan yang disampaikan masyarakat melalui wakil rakyat belum dapat diwujudkan.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Yohanis Bosko Rahawarin, saat diwawancarai media di Aula Katolik Center, Kamis (6/8/2026). Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

“Sudah dua tahun di periode ini kita DPRD harus mengalah karena tidak mendapatkan alokasi untuk Pokir. Akibatnya, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum bisa diwujudnyatakan,” kata Bosko.

Ia menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah memaksa pemerintah untuk memprioritaskan program-program yang dianggap paling mendesak. Dalam situasi tersebut, berbagai usulan pembangunan yang berasal dari masyarakat harus menunggu hingga kondisi keuangan daerah memungkinkan untuk direalisasikan.

Menurut Bosko, kondisi tersebut bukan berarti DPRD mengabaikan kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, berbagai aspirasi yang dihimpun melalui reses maupun pertemuan dengan warga tetap diperjuangkan dan menjadi bagian dari pembahasan bersama pemerintah daerah.

“Kita tetap memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Namun kondisi keuangan daerah saat ini mengharuskan semua pihak mengutamakan program prioritas sehingga tidak semua usulan bisa langsung dilaksanakan,” ujarnya.

Bosko mengaku persoalan ini kerap menjadi pertanyaan masyarakat saat dirinya melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD di sejumlah wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) I. Dalam kegiatan tersebut, ia memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai kondisi keuangan daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi realisasi program pembangunan.

Selama pelaksanaan agenda Humas, Bosko mengunjungi sejumlah wilayah di Kecamatan Manyeuw, Kecamatan Kei Kecil, hingga lingkungan RT dan RW untuk berdialog dengan masyarakat serta menyampaikan informasi mengenai tugas dan fungsi DPRD.

Dari berbagai pertemuan tersebut, DPRD menerima beragam masukan dari masyarakat. Sejumlah persoalan yang paling banyak disampaikan antara lain kondisi rumah guru yang membutuhkan perhatian, kerusakan fasilitas sekolah, serta kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di sejumlah wilayah.

Bosko mengatakan, aspirasi masyarakat tersebut tetap dicatat dan menjadi perhatian DPRD untuk diperjuangkan dalam pembahasan program pembangunan daerah. Ia berharap kondisi fiskal daerah dapat membaik sehingga lebih banyak kebutuhan masyarakat yang dapat diakomodasi pada tahun-tahun mendatang.

Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Rahawarin juga mengajak masyarakat untuk tetap optimistis terhadap sejumlah program nasional yang sedang dijalankan pemerintah pusat. Program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, dan Desa Nelayan diharapkan dapat membantu menjawab sebagian kebutuhan masyarakat.

“Memang belum semua aspirasi dapat diwujudkan. Namun kita tetap harus optimistis karena ada sejumlah program nasional yang dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung pembangunan di daerah,” katanya.