RRI.CO.ID, Tual : Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPD PDI Perjuangan Maluku, Johan Rahantoknam, menegaskan bahwa PDI Perjuangan merupakan partai yang konsisten memberikan ruang dan dukungan kepada kader perempuan, khususnya perempuan asli Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Pendidikan Politik dan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Aru Tengah yang berlangsung di Dobo, Kamis (18/6/2026).
Dalam sambutannya, Johan memberikan apresiasi kepada Peni Silvana Loy yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kepulauan Aru. Menurut Johan, Peni Loy telah mencatat sejarah sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
“Ibu Peni ini luar biasa. PDI Perjuangan secara konsisten memberikan perhatian kepada kader perempuan dan anak asli Aru. Saat banyak orang berlomba menjadi pejabat atau politisi, partai terus mendukung kadernya hingga hari ini Ibu Peni menjadi perempuan pertama yang menjabat Ketua DPRD,” ujar Johan.
Ia menjelaskan, saat ini terdapat dua perempuan yang memimpin DPC PDI Perjuangan di Maluku, yakni Peni Silvana Loy di Kepulauan Aru dan Fitria di Kota Tual. Namun, Peni dinilai memiliki pengalaman kepemimpinan yang lebih panjang karena kini memasuki periode kedua sebagai Ketua DPC.
Karena itu, lanjut Johan, PDI Perjuangan memberikan perhatian khusus terhadap penguatan organisasi dan kaderisasi di Kabupaten Kepulauan Aru.
Selain menyoroti kepemimpinan Peni Loy, Johan juga mengapresiasi penunjukan Mercy Ch. Barends sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang telah ditetapkan beberapa pekan lalu. Menurutnya, penunjukan Mercy menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Kepulauan Aru karena merupakan putri daerah yang kini memegang peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan wilayah kepulauan di tingkat nasional.
“Kita harus bangga karena Ketua Pansus Daerah Kepulauan adalah Mercy Barends, orang Aru juga. Beliau mendapat dua kepercayaan besar, yakni sebagai Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia masa bakti 2025–2030 di DPP PDI Perjuangan dan sekarang menjadi Ketua Pansus. Menjadi Ketua Pansus bukan perkara mudah,” kata Johan.
Johan menjelaskan bahwa perjuangan menghadirkan regulasi khusus bagi daerah kepulauan telah berlangsung selama kurang lebih 20 tahun. Karena itu, pembentukan pansus tersebut dinilai menjadi momentum penting untuk mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah kepulauan, termasuk dalam aspek pembagian anggaran pembangunan.
Menurutnya, apabila Undang-Undang Daerah Kepulauan dapat disahkan, maka daerah-daerah kepulauan akan memperoleh perhatian dan alokasi pembiayaan pembangunan yang lebih adil.
“Pansus ini sudah diperjuangkan selama 20 tahun. Jika perjuangan ini berhasil dan Undang-Undang Kepulauan ditetapkan, maka daerah kepulauan dapat memperoleh keadilan yang lebih baik dalam pembagian anggaran pembangunan,” ujarnya.
Johan juga mengingatkan seluruh kader PDI Perjuangan agar tetap solid serta terus memperjuangkan kepentingan rakyat melalui jalur politik maupun pemerintahan.
Kegiatan Pendidikan Politik dan Musyawarah Anak Cabang tersebut dihadiri kader dan pengurus PDI Perjuangan dari Kecamatan Pulau-Pulau Aru dan Aru Tengah sebagai bagian dari upaya konsolidasi organisasi serta penguatan kapasitas kader menjelang berbagai agenda politik ke depan.
(Reporter: Bosco Korisen)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....