RRI.CO.ID, Langgur - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 guna memastikan seluruh target kinerja tercapai secara optimal.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi serta Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi berkala sekaligus memantau progres program strategis yang sedang berjalan, Selasa (14/07/2026).

“Target capaian kita di tahun ini adalah 98%. Untuk mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam acara Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026 di Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Menurut Dalu, salah satu instrumen utama yang dapat diandalkan dalam pengelolaan program dan anggaran adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Muatan dalam SAKIP dinilai mampu mengukur dan memastikan bahwa setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (result-oriented).

“SAKIP ini strategis karena tidak hanya melihat capaian, tetapi juga dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga evaluasi internalnya. Jadi, jika Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon I dan Eselon II,” tutur Dalu.

Sebagai langkah memperkuat pengendalian tersebut, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyampaikan bahwa pada semester II ini pengawasan akan dilakukan secara tematik, khususnya terhadap program-program strategis nasional yang berskala anggaran besar.

“Misalnya seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu menjadi celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum,” tegas Pudji.

Pudji juga mengimbau para pimpinan satuan kerja agar secara berkala melakukan evaluasi program kerja. “Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi, misalnya per minggu. Tujuannya agar kita bisa memetakan kekurangan program kita, sehingga bisa langsung dievaluasi dan diperbaiki,” imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, turut menyampaikan paparan singkat terkait target capaian semester II 2026.

Agenda ini dihadiri secara langsung oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, serta diikuti secara daring oleh seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Indonesia. (AR/FA)