BGN Tegaskan Dapur MBG Benjina Disasi, Masih Kewenangan Investor

RRI.CO.ID, Tual : Pembangunan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Aru Tengah, Desa Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, yang dikabarkan disasi warga akibat upah pekerja yang belum dibayarkan secara rutin oleh pihak CV Cendana, masih menjadi tanggung jawab investor dan belum berada di bawah kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).

Hal tersebut disampaikan Koordinator BGN Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Yordan Yohanis Samloy, kepada RRI usai melakukan pengawasan di SD Yos Sudarso 2 Dobo, Rabu (3/6/2026). Menurut Yordan, pihaknya telah meninjau langsung kondisi bangunan dapur MBG di Benjina dan menemukan bahwa pembangunan memang sementara dihentikan karena adanya persoalan pembayaran upah pekerja

"Sebagai koordinator wilayah, kami tidak bisa mengambil keputusan terkait pembangunan tersebut karena bangunan itu masih menjadi kewenangan investor. Kami hanya melakukan pemantauan dan pengawasan. Saat saya pulang dari Desa Erersin, saya sempat singgah di Benjina dan melihat langsung kondisi bangunan yang sedang disasi. Informasi yang kami terima, investor belum membayar upah para pekerja," jelas Yordan.

Ia menegaskan, bangunan dapur MBG baru menjadi tanggung jawab BGN setelah resmi beroperasi.

"Kalau belum operasional, itu masih menjadi kewenangan investor. Setelah operasional, barulah kami bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya," ujarnya.

Terkait pihak pelaksana pembangunan, Yordan mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, proyek tersebut ditangani oleh CV Cendana. Pembangunan dapur MBG tersebut merupakan satu paket dengan pembangunan perumahan rakyat yang berlokasi di kawasan SMP Negeri Gwamar Dobo dan Benjina.

Menurutnya, lahan yang digunakan merupakan hibah Pemerintah Daerah kepada BGN. Selanjutnya BGN membuka proses tender kepada perusahaan yang akan melaksanakan pembangunan.

"Untuk mekanisme lebih lanjut sebaiknya ditanyakan langsung kepada pihak CV Cendana karena itu menjadi kewenangan mereka. Kami akan menyampaikan informasi lanjutan jika sudah ada perkembangan," kata Yordan.

Sementara itu, terkait penambahan dapur MBG di kawasan Belakang Wamar, Yordan menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Durjela 002 Pulau-Pulau Aru baru mulai beroperasi pada April 2026. Saat ini, SPPG tersebut melayani siswa di SD Negeri 6, SD Negeri 13, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dengan total 965 penerima manfaat.

"Karena masih baru, jumlah penerima manfaat belum bisa melebihi 1.000 orang. Jika yayasan sudah menyediakan chief yang memiliki sertifikasi, maka jumlah penerima manfaat bisa ditambah," jelasnya.

Ia menambahkan, BGN masih menunggu perwakilan dapur dikirim ke Ambon untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi juru masak sebelum kapasitas layanan ditingkatkan. Menurut Yordan, kebutuhan layanan MBG di Kabupaten Kepulauan Aru cukup besar karena tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga Balita serta ibu hamil dan menyusui.

"Untuk siswa saja jumlahnya sekitar 3.000 orang, belum termasuk Balita serta ibu hamil dan menyusui. Jadi penerima manfaat yang harus dilayani cukup banyak," ujarnya.

Mengenai perekrutan tenaga kerja, Yordan menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan BGN, melainkan menjadi tanggung jawab mitra dan yayasan pengelola.

"Perekrutan tenaga kerja dilakukan oleh mitra dan yayasan. Kami hanya memberikan masukan agar masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah diprioritaskan. Di dapur Belakang Wamar sendiri sekitar 30 persen relawan berasal dari kelompok Desil 1 dan Desil 2," katanya.

Ia menambahkan, masyarakat yang ingin mendaftar sebagai tenaga kerja dapat langsung menghubungi yayasan atau mitra karena proses rekrutmen sepenuhnya menjadi kewenangan mereka. Sementara BGN hanya merekrut tenaga ahli gizi dan tenaga akuntansi untuk menjalankan fungsi pengawasan gizi dan keuangan.