RRI.CO.ID, Langgur - Pemerintah daerah diminta lebih aktif membangun koordinasi dengan kementerian dan lembaga agar berbagai program prioritas pemerintah pusat dapat menjangkau masyarakat di daerah. Hal itu disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Muslim, dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” di Aula KPPN Tual, Selasa (12/5/2026).

Menurut Muslim, pembangunan di daerah tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga ditopang belanja pemerintah pusat melalui berbagai kementerian dan lembaga. Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1.377,9 triliun untuk mendukung program prioritas nasional yang disalurkan langsung ke daerah.

“Belanja pusat untuk program prioritas ini sangat besar dan harus dimanfaatkan daerah melalui koordinasi yang baik dengan kementerian terkait,” kata Muslim.

Sejumlah program prioritas yang langsung disalurkan pemerintah pusat antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial, KIP Kuliah melalui Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Kemendikti Saintek, dan Kemendikdasmen, serta bantuan kesehatan dan kartu sembako. Selain itu, terdapat program layanan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan dan renovasi sekolah yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum, Kemendikdasmen, dan Kementerian Agama.

Pemerintah daerah perlu memahami kementerian penanggung jawab setiap program agar dapat membangun komunikasi yang tepat dan memperoleh alokasi program bagi daerah masing-masing. Salah satu contoh program Sekolah Rakyat yang melibatkan Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum sehingga daerah harus mengetahui kebutuhan administrasi dan teknis yang diperlukan.

“Kalau kita tidak tahu harus koordinasi ke mana, bagaimana daerah bisa mendapatkan bagian dari program-program tersebut,” ujarnya.

Selain itu, Muslim menjelaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dijalankan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di setiap daerah. Seluruh program tersebut, merupakan bagian dari distribusi anggaran pusat yang diarahkan untuk mendukung program pembangunan Presiden.

Dalam forum tersebut, Muslim juga memaparkan sejumlah prioritas baru pemerintah pusat yang telah masuk dalam APBN tahun berjalan. Program tersebut meliputi pembangunan 500 Sekolah Rakyat, hilirisasi mineral melalui 18 proyek strategis, pembangunan 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih, proyek waste to energy di 34 kabupaten dan kota, pembangunan 500 sekolah terintegrasi, serta pengembangan 10 perguruan tinggi berkualitas dunia.

“Prioritas Presiden ini bisa terus bertambah sesuai perkembangan dan kebutuhan pembangunan nasional,” kata Muslim.

Melalui forum “Kopi Pagi”, KPPN Tual berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian semakin kuat sehingga berbagai program nasional dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan. Sinergi tersebut diperlukan agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal dan manfaat APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.