Koordinator BGN Aru Jelaskan Kendala Operasional MBG dan Data Penerima Manfaat

RRI.CO.ID, Tual : Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Kabupaten Kepulauan Aru, Yordan Yohanis Samloy, menjelaskan bahwa dalam skema Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pihak pengelola atau investor wajib menyiapkan seluruh kebutuhan operasional sebelum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat beroperasi. Menurutnya, persyaratan tersebut meliputi bangunan SPPG, peralatan pendukung, serta mess atau tempat tinggal bagi petugas. Apabila salah satu komponen belum tersedia, maka SPPG belum dapat dinyatakan siap beroperasi.

“Dalam skema BGN, investor harus menyiapkan bangunan, peralatan, dan mess petugas. Kalau salah satu belum tersedia, maka operasional belum bisa dijalankan. Semua itu sudah menjadi komitmen dan telah diatur dalam petunjuk teknis maupun peraturan yang berlaku,” ujar Samloy kepada RRI, Rabu (3/6/2026).

Ia menambahkan, apabila investor belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka dapat mencari dukungan dari pihak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Terkait keterlambatan penyaluran MBG yang sempat terjadi di Kabupaten Kepulauan Aru, Samloy menjelaskan bahwa hal tersebut berkaitan dengan arahan Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN melalui surat edaran yang mengatur jumlah sasaran penerima manfaat.

Dalam ketentuan tersebut, SPPG yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, dan Balita dengan jumlah penerima manfaat kurang dari 300 orang berpotensi dikenakan penghentian sementara (suspensi). Namun, kemudian pimpinan memberikan kelonggaran hingga hari Jumat 5 Juni.

“Pemberitahuan itu kami terima pada malam hari sehingga proses pemesanan bahan baku tidak dapat dilakukan tepat waktu. Akibatnya, distribusi bahan baku terlambat dan berdampak pada seluruh proses produksi,” jelasnya.

Menurut Samloy, kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Aru menjadi tantangan tersendiri dalam pengadaan bahan baku, terutama sayuran dan buah-buahan. Jika pemesanan dilakukan pada malam hari, ketersediaan bahan sering kali sulit diperoleh.

“Kalau beras masih tersedia, tetapi untuk sayur dan buah cukup sulit. Hal ini menjadi kendala teknis sehingga pada hari Selasa kemarin kami tidak dapat melaksanakan pembagian MBG. Namun operasional kembali berjalan hari ini,” kata Samloy.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penyaluran MBG untuk sementara dihentikan hingga Jumat, sambil menunggu keputusan atau surat edaran terbaru dari Direktorat Pemantauan dan Pengawasan BGN.

“Kami menunggu arahan lebih lanjut. Jika sudah ada keputusan atau surat edaran terbaru, maka kami akan menyampaikan informasi kepada masyarakat dan program MBG dapat berjalan kembali,” tuturnya.

Selain kendala operasional, Samloy menegaskan bahwa tantangan utama di Kepulauan Aru adalah ketersediaan data dan pemenuhan sasaran kelompok penerima manfaat, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi prioritas program.

Menurutnya, BGN telah menyampaikan surat kepada pihak Puskesmas dan berkoordinasi dengan BKKBN untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Namun hingga kini data yang tersedia masih belum memenuhi target sesuai arahan pimpinan.

“Kami sudah menyerahkan surat ke Puskesmas dan berkoordinasi dengan BKKBN, tetapi data yang kami butuhkan belum terpenuhi. Karena itu kami akan melakukan validasi langsung di lapangan,” ujarnya.

Samloy juga mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Kepala SPPG Durjela, terdapat sejumlah wilayah yang belum dapat terlayani, termasuk beberapa Posyandu di kawasan Kopi-Kopi. Hal ini disebabkan situasi keamanan yang masih terdampak konflik sehingga kader Posyandu setempat belum berani mengambil keputusan untuk menerima dan mendistribusikan program MBG.

“Kami berharap situasi di Aru dapat segera kondusif sehingga pendataan dan distribusi MBG bisa berjalan lancar. Dengan begitu, masyarakat yang menjadi sasaran program dapat segera menerima manfaatnya,” tutup Samloy.