RRI.CO.ID, Tual : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Gwar Gwamar Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, dinilai membutuhkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah agar mampu berkembang dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Hal itu disampaikan Dewan Pengawas PDAM Gwar Gwamar, Stan Suarlembit kepada rri.co.id, Jumat (22/5/2026), saat menjelaskan kondisi internal perusahaan daerah tersebut.

Menurut Suarlembit, dewan pengawas memiliki tugas memberikan masukan, nasihat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dan seluruh aktivitas perusahaan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kami bertugas memberikan pengawasan dan masukan kepada direktur maupun seluruh satuan kerja agar ke depan pelayanan kepada masyarakat bisa lebih baik,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, PDAM Gwar Gwamar masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari jaringan pipa yang sudah tua dan mengalami kebocoran hingga menurunnya debit air pada sejumlah sumur produksi.

“Beberapa sumur debit airnya sudah menurun sehingga perlu dilakukan pengeboran sumur baru, minimal dua sumur tambahan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” kata Suarlembit.

Selain persoalan teknis, Suarlembit menilai sistem kerja di PDAM juga perlu dibenahi dan dimodernisasi. Namun, sejumlah kebijakan strategis masih menunggu keputusan direksi karena berkaitan dengan kewenangan dan legalitas perusahaan.

Dari sisi keuangan, kondisi PDAM disebut cukup memprihatinkan karena tarif air saat ini masih berada di bawah biaya produksi. Akibatnya, setiap liter air yang dijual justru menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

“Biaya produksi seperti listrik dan gaji lebih besar dari pendapatan penjualan air. Karena itu subsidi dari pemerintah daerah sangat diperlukan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung ketentuan dalam Undang-Undang yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan dukungan kepada PDAM sebagai perusahaan pelayanan publik. Menurutnya, kondisi PDAM Gwamar saat ini membutuhkan perhatian serius melalui dukungan hibah dan penyertaan modal dari pemerintah daerah.

Selain itu, keterbatasan tenaga teknis dan minimnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia turut menjadi kendala. Hingga kini, belum ada pegawai yang dikirim mengikuti pelatihan maupun studi banding ke luar daerah.

“Kita masih menggunakan sistem manual. Dari sisi teknis banyak kehilangan air hingga sekitar 50 persen karena alat ukur produksi dan distribusi belum maksimal,” jelasnya.

Suarlembit juga mengungkapkan sekitar 1.000 meteran air pelanggan mengalami kerusakan sehingga pencatatan penggunaan air menjadi tidak akurat dan berdampak pada kerugian perusahaan.

Masalah kualitas air yang terkadang berubah warna juga menjadi perhatian serius. Menurutnya, PDAM harus mampu menyediakan air yang layak konsumsi bagi masyarakat.

“Ini perusahaan daerah air minum, bukan perusahaan air mandi. Masyarakat harus mendapatkan air yang layak untuk diminum,” katanya.

Meski menghadapi berbagai keterbatasan, pihaknya tetap berkomitmen melakukan pembenahan demi meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.

“Kami akan bekerja keras bersama seluruh pegawai di lapangan untuk memperbaiki pelayanan. Tetapi inovasi dan kerja keras tidak akan maksimal tanpa dukungan anggaran,” ujarnya.

Suarlembit menegaskan, pelayanan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga pemerintah daerah dan DPRD perlu memberikan perhatian serius terhadap keberlangsungan PDAM Gwar Gwamar demi kepentingan warga Kabupaten Kepulauan Aru.