PAD Malra Tertekan, DPRD Soroti Tunggakan Pajak Proyek dan Mahalnya Tiket Pesawat

RRI.CO.ID, Langgur — Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maluku Tenggara dinilai tidak hanya dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekonomi, tetapi juga lemahnya kepatuhan pembayaran kewajiban daerah berupa pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) oleh proyek-proyek pemerintah pusat dan provinsi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara, Stepanus Layanan, menegaskan kondisi tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas di tengah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pernyataan itu disampaikan Stepanus dalam Forum Komunikasi Pimpinan untuk Penguatan Sinergi atau “Kopi Pagi” di Aula Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tual, Selasa (12/5/2026). Berbagai proyek infrastruktur yang menggunakan material galian seperti pasir dan batu di Maluku Tenggara kerap tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah meski aktivitas proyek terus berjalan.

“Tidak mungkin PAD meningkat kalau sebagian infrastruktur itu dilakukan oleh pusat maupun provinsi, tetapi kewajiban daerahnya tidak dibayar,” kata Stepanus.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah melalui dinas terkait sering melakukan penagihan kepada pelaksana proyek, namun respons yang diterima justru beragam alasan hingga ancaman memindahkan proyek ke daerah lain. Kondisi itu menyebabkan tunggakan pembayaran pajak dari badan usaha maupun pemerintah provinsi terus menumpuk selama bertahun-tahun.

Stepanus menilai lemahnya jangkauan pengawasan terhadap proyek pusat juga menjadi persoalan tersendiri bagi daerah kepulauan seperti Maluku Tenggara. Semakin jauh kendali pemerintah daerah terhadap proyek-proyek tersebut, semakin sulit pula upaya optimalisasi PAD dilakukan.

“Maluku Tenggara dan Kota Tual punya banyak tunggakan yang tidak pernah dibayar, baik oleh badan maupun provinsi, apalagi kalau proyek pusat,” ujarnya.

Selain persoalan tunggakan proyek, DPRD juga menyoroti penurunan pendapatan sektor perhotelan dan restoran yang selama ini menjadi salah satu penyumbang PAD daerah. Menurut Stepanus, berkurangnya perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN) dan kunjungan wisatawan ikut memukul tingkat hunian hotel serta aktivitas ekonomi jasa.

Ia mengatakan, mahalnya harga tiket pesawat menuju Maluku Tenggara menjadi faktor utama menurunnya mobilitas masyarakat dan wisatawan. Tarif penerbangan rute Langgur–Ambon yang sebelumnya sekitar Rp1,1 juta kini mencapai Rp1,7 juta, sementara biaya perjalanan dari Jakarta bisa menembus Rp10 juta untuk sekali jalan.

“Turis berkurang karena harga tiket pesawat sudah melambung, semuanya akhirnya serba berkurang,” ucap Stepanus.