RRI.CO.ID, Langgur - Kebijakan redistribusi ratusan guru di Kabupaten Maluku Tenggara kembali menjadi perhatian setelah Dinas Pendidikan memastikan proses mutasi tetap berjalan untuk menjawab kekurangan tenaga pendidik di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan guru di satuan pendidikan, termasuk di daerah kepulauan dan wilayah terluar.

Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Relli Rahangmetan, menjelaskan sebanyak 157 guru telah dimutasi dan SK Bupati telah diumumkan melalui grup WhatsApp tenaga pendidik. Para guru tersebut diminta segera mengambil surat keputusan untuk ditempatkan pada satuan pendidikan baru sesuai kebutuhan daerah.

“Untuk yang sudah berjalan ini sebanyak 157 orang, terdiri dari TK 3 orang, SD 119 orang, SMP sisanya, termasuk 10 kepala sekolah yang merupakan tugas tambahan,” ujar Relli kepada tim rri di ruang kerjanya, Kamis (7/5/2026).

Ia menegaskan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan pemerataan guru di seluruh wilayah Maluku Tenggara yang masih mengalami kekurangan tenaga pendidik. Selain itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) guru memang memiliki kewajiban untuk bersedia ditempatkan di mana saja sesuai aturan kepegawaian.

Kebijakan ini juga merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara yang meminta pemerataan distribusi guru, khususnya di wilayah terluar seperti Pulau-Pulau Kei Kecil, Kei Besar, Tanimbar Kei, dan Warbal. Kebijakan ini sudah melalui proses perencanaan sejak sebelum pelaksanaan Pilkada.

“Mutasi ini tidak ada unsur politik sama sekali, soal waktu ini kan pengajuannya sudah dilakukan sebelum Pilkada bahkan. Tapi waktu itu berdasarkan arahan pejabat pembina kepegawaian mutasi tidak boleh dilakukan menjelang Pilkada ataukah pasca Pilkada. Nanti orang bisa mempolitisir seolah-olah itu kaitannya dengan Pilkada,” Kata Relli.

Untuk kepentingan pemenuhan tenaga pendidik di seluruh satuan pendidikan, mutasi guru di Kabupaten Maluku Tenggara dipastikan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah memilih pola bertahap karena jika dilakukan sekaligus terhadap lebih dari seribu guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya sekitar lima ratusan orang dalam satu tahap, dikhawatirkan dapat mengganggu aktivitas belajar-mengajar di sekolah.

“Jadi kami lakukan step by step, separuh dulu dimutasi, setelah itu kami lihat kembali kebutuhan di sekolah, kalau masih ada kekurangan atau kelebihan guru maka akan dilakukan penyesuaian lagi,” ujar Relli, ucap Relli.

Relli menambahkan pelaksanaan ujian tetap berjalan meskipun ada penataan ulang guru. Untuk kepala sekolah yang terdampak mutasi, penyesuaian dilakukan setelah pelaksanaan ujian agar tidak mengganggu kegiatan sekolah, sementara SK mutasi tetap berlaku sesuai keputusan Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian.