RRI.CO.ID, Tual : Puluhan warga Dusun Marbali kembali mendatangi kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Senin (13/4/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait pembukaan kembali akses penambangan batu dan pasir yang selama ini ditutup. Aksi tersebut berlangsung sejak Pkl. 12.59 WIT, dengan pengawalan dari pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Warga membawa berbagai spanduk dan menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah segera memberikan izin serta membuka kembali aktivitas penambangan, yang dinilai menjadi sumber utama penghidupan masyarakat setempat. Perwakilan warga, Enos Gainau menyampaikan bahwa penutupan akses penambangan telah berdampak langsung terhadap perekonomian warga Dusun Marbali.

“Sejak ditutup, banyak warga kehilangan mata pencaharian. Kami berharap pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakan ini,” ujarnya.

Warga juga menilai bahwa aktivitas penambangan batu dan pasir selama ini dilakukan secara tradisional dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, mereka meminta adanya solusi yang tidak merugikan masyarakat kecil.

Menanggapi aksi tersebut, sejumlah anggota DPRD Kepulauan Aru menerima perwakilan masa untuk melakukan dialog. Dalam pertemuan itu, DPRD berjanji akan menampung aspirasi warga dan berkoordinasi dengan Bupati Timotius Kaidel, termasuk dinas teknis, guna mencari jalan keluar terbaik.

“Kami memahami kondisi masyarakat. Aspirasi ini akan kami tindak lanjuti dengan pembahasan bersama pemerintah daerah,” kata ketua DPRD Feni Silvana Loy.

Sementara itu, pihak pemerintah daerah melalui Kepala Dinas BPLH Apres Mulujey menyatakan bahwa kebijakan penutupan akses penambangan sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari upaya penertiban serta mempertimbangkan aspek legalitas dan kelestarian lingkungan.

Warga berharap, tuntutan mereka segera mendapat respon konkrit dari pemerintah, agar aktivitas ekonomi di Dusun Marbali dapat kembali berjalan normal. Pantauan RRI, kegiatan aksi berlangsung sampaj Pkl. 18 00.WIT, berjalan dengan kondusif.