Produksi Sopi Jadi Tumpuan Ekonomi Keluarga, namun Berhadapan dengan Aturan Hukum

RRI.CO.ID, Langgur - Bagi sebagian warga desa di kabupaten maluku tenggara, memproduksi sopi bukan sekadar tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menjadi sumber utama pendapatan keluarga. Dari hasil penjualan sopi, mereka membiayai kebutuhan sehari-hari, memenuhi kebutuhan rumah tangga, hingga membayar biaya pendidikan anak-anak.

Seorang warga yang sering memproduksi sopi, Toni, mengaku bahwa penghasilan dari produksi sopi membantu keluarganya bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Dengan keterbatasan akses pekerjaan dan peluang usaha di desa, kegiatan tersebut dianggap sebagai salah satu cara untuk memperoleh penghasilan.

“bertahun-tahun hidup dari hasil buat dan jual sopi ini, anak-anak sekolah sampai S1 dan S2 di luar kota, ada di jakarta, jokja,makassar itu semua dari hasil jual sopi, kalau seng tidak mungkin katong pu anak-anak sekolah setinggi itu, makan minum tiap hari juga dari situ, kalau pemerinta atau siapa saja yang bantu buat usaha lain, ya kami siap meninggalkan pekerjaan ini, karena kami juga sadar ini bertentangan dengan aturan hukum di negara kita”, Ujar Toni

Meski demikian, produksi dan peredaran minuman beralkohol diatur oleh berbagai ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Produk yang dipasarkan tanpa izin atau tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang memproduksi maupun mengedarkannya.

Kondisi ini menempatkan sebagian warga pada situasi yang tidak mudah. Di satu sisi, mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak-anak. Di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan aturan yang mengatur produksi dan distribusi minuman beralkohol.

Pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat menghadirkan program pemberdayaan ekonomi yang mampu membuka peluang usaha alternatif bagi masyarakat desa. Dengan demikian, warga dapat memperoleh sumber penghasilan yang berkelanjutan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Persoalan ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan aturan hukum. Diperlukan solusi yang dapat memberikan kesempatan ekonomi bagi warga tanpa mengabaikan aspek legalitas, kesehatan, dan ketertiban masyarakat.