RRI.CO.ID, Langgur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara meminta pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pembahasan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Antonius Renjaan saat rapat paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 di Langgur, Rabu (15/7/2026). Menurutnya, persetujuan ranperda tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan APBD.

"Persetujuan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap berbagai capaian maupun kekurangan yang masih memerlukan perbaikan pada tahun-tahun anggaran berikutnya," kata Renjaan.

Renjaan mengatakan berbagai catatan yang disampaikan Badan Anggaran, komisi-komisi, dan fraksi-fraksi DPRD harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

DPRD juga mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat kualitas perencanaan program agar pelaksanaan kegiatan lebih tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja harus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efektif.

"Kami berharap seluruh perangkat daerah semakin meningkatkan kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan program, optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, percepatan realisasi kegiatan, serta peningkatan akuntabilitas kinerja," ujarnya.

Menurut Renjaan, percepatan realisasi kegiatan dan peningkatan akuntabilitas kinerja menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Setiap program yang dibiayai melalui APBD harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia menegaskan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat. Karena itu, efektivitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.

"Setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat," katanya.

DPRD berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif terus diperkuat untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.