RRI.CO.ID, Langgur – Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memastikan berbagai catatan kritis dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan menjadi agenda pembenahan dalam pengelolaan keuangan daerah ke depan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dan memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat, Jumat (17/6/2026).

Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun melalui Wakil Bupati Charlos Viali Rahantoknam menegaskan seluruh masukan yang disampaikan DPRD diterima sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan. Rekomendasi yang disampaikan melalui pandangan fraksi, pembahasan Badan Anggaran, maupun rapat kerja komisi memiliki nilai strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Terhadap seluruh catatan strategis dan rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan yang Terhormat, baik melalui pandangan umum fraksi, visi Badan Anggaran, rapat kerja komisi maupun dalam kata akhir fraksi, saya tegaskan bahwa semuanya kami terima sebagai buah pemikiran dan masukan konstruktif untuk perbaikan," kata Rahantoknam saat membacakan pidato bupati.

Pemerintah daerah menyatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah persoalan yang selama ini menjadi sorotan DPRD. Salah satunya adalah pengendalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) agar dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih optimal untuk mendukung program pembangunan.

Selain itu, penyelesaian piutang daerah juga menjadi fokus pemerintah guna meningkatkan pendapatan dan memperkuat kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut akan dilakukan melalui langkah-langkah yang terukur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah daerah juga menaruh perhatian pada penataan aset daerah serta penyelesaian proses serah terima hasil pekerjaan yang dibiayai anggaran pemerintah. Pembenahan tersebut bertujuan untuk memastikan seluruh aset tercatat dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Di sisi lain, efisiensi belanja operasional menjadi agenda yang akan terus diperkuat agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan pemerataan pelayanan dasar sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Maluku Tenggara.

Tindak lanjut atas rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) turut menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan.

"Beberapa catatan kritis seperti pengendalian SiLPA, penyelesaian piutang daerah, penataan aset dan serah terima hasil pekerjaan, efisiensi belanja operasional, pemerataan pelayanan dasar hingga tindak lanjut rekomendasi BPK RI akan kami jadikan agenda pembenahan yang terukur pada perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di waktu mendatang," katanya.

Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menilai catatan dan rekomendasi DPRD merupakan bagian penting dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Karena itu, setiap masukan akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan daerah.