Wabup Malra: Persetujuan Ranperda APBD 2025 Cerminkan Kematangan Demokrasi
- 16 Jul 2026 20:13 WIB
- Tual
RRI.CO.ID, Langgur – Persetujuan seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Tenggara terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 menjadi bukti kematangan demokrasi di daerah. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam saat membacakan pidato Bupati Muhamad Thaher Hanubun dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (15/7/2026).
Persetujuan tersebut mengakhiri seluruh rangkaian pembahasan Ranperda yang telah berlangsung sejak penyampaian nota pengantar hingga pembahasan di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar). Seluruh fraksi DPRD pada akhirnya menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda untuk ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rahantoknam mengatakan proses pembahasan berlangsung lancar, tertib, dan tepat waktu meskipun diwarnai berbagai dinamika. Perbedaan pandangan yang muncul selama pembahasan justru menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat.
"Kita patut bersyukur bahwa seluruh tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini berlangsung lancar, tertib, dan tepat waktu sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Rahantoknam menjelaskan berbagai pertanyaan kritis, permintaan data yang rinci, serta masukan dari fraksi-fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pembahasan. Seluruh dinamika tersebut berlangsung dalam suasana yang saling menghormati dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Keberhasilan mencapai kesepakatan tidak hanya bermakna sebagai penyelesaian agenda legislasi. Proses ini menunjukkan hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Maluku Tenggara berjalan dengan baik,” kata Rahantoknam.
Kesepahaman yang terbangun selama proses pembahasan Ranperda tidak berhenti pada agenda pertanggungjawaban APBD semata. Kerja sama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam merumuskan kebijakan, mengawal pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Maluku Tenggara.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....