Lonjakan Inflasi Malra 2025 Jadi Catatan Fraksi Maluku Tenggara Maju

RRI.CO.ID, Langgur – Lonjakan inflasi Kabupaten Maluku Tenggara sepanjang Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu catatan kritis Fraksi Maluku Tenggara Maju DPRD Kabupaten Maluku Tenggara dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Fraksi meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci faktor penyebab kenaikan inflasi sebesar 3,77 persen yang dinilai berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, Senin (29/6/2026).

Juru Bicara Fraksi Maluku Tenggara Maju, Yoshua Renmaur, mengatakan angka inflasi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan pengendalian harga yang dijalankan pemerintah daerah selama tahun 2025. "Tingkat inflasi di tahun 2025 mengalami kenaikan signifikan sebesar 3,77 persen," katanya saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Renmaur, pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas nasional yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran. Ia mengingatkan bahwa hal tersebut telah ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Maluku Tenggara Maju menilai penjelasan pemerintah daerah terkait inflasi masih perlu diperdalam agar DPRD dan masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi ekonomi daerah. "Inflasi di sepanjang tahun 2025 secara garis besar dipicu oleh kendala logistik wilayah kepulauan dan fluktuasi harga pangan musiman. Mohon penjelasan yang jelas dan nyata," ujar Renmaur.

Selain meminta penjelasan mengenai penyebab inflasi, fraksi tersebut juga mempertanyakan komoditas yang paling berpengaruh terhadap kenaikan harga selama tahun 2025. Menurut Renmaur, informasi tersebut penting untuk mengetahui sektor mana yang membutuhkan intervensi kebijakan agar gejolak harga dapat dikendalikan secara lebih efektif.

Fraksi Maluku Tenggara Maju juga meminta pemerintah daerah menjelaskan periode terjadinya lonjakan harga yang memicu inflasi sepanjang tahun lalu. "Mohon penjelasan yang jelas dan nyata pada jenis komoditas apa dan pada bulan apa kenaikan harga tersebut terjadi," kata Renmaur.

Menurut fraksi tersebut, data yang rinci mengenai komoditas dan waktu terjadinya inflasi akan menjadi dasar penting dalam menyusun langkah antisipasi ke depan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pengendalian inflasi yang lebih tepat sasaran untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat.