Fraksi Gerindra-PKB Minta APBD Malra Fokus pada Kebutuhan Masyarakat

RRI.CO.ID, Langgur – Fraksi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Maluku Tenggara meminta agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih diarahkan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Sikap tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada rapat paripurna DPRD Maluku Tenggara, Senin (29/6/2026).

Juru Bicara Fraksi Gerindra-PKB, Yohanes Ruban, mengatakan anggaran daerah harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui program-program yang menyentuh kebutuhan publik. "Alokasi dan realisasi anggaran didesak untuk berfokus secara nyata pada sektor pendidikan dan kesehatan," kata Yohanes dalam sidang paripurna, Sabtu (20/6/2026).

Selain kebutuhan dasar masyarakat, Fraksi Gerindra-PKB juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Maluku Tenggara, khususnya Pulau Kei Besar. Menurut fraksi tersebut, pembangunan yang merata akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

"Pembangunan terfokus pada Pulau Kei Besar agar pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat," ujarnya.

Dalam pandangannya, fraksi turut mengingatkan pemerintah daerah agar menerapkan efisiensi belanja dengan memangkas pengeluaran operasional yang tidak menjadi prioritas. Anggaran yang tersedia diharapkan dapat dialihkan untuk membiayai program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan warga.

"Pemangkasan anggaran operasional yang bersifat non-prioritas agar dapat dialihkan untuk kepentingan publik," kata Yohanes.

Fraksi Gerindra-PKB minta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran agar pelaksanaan program tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran. Langkah tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) serta memastikan penggunaan anggaran berlangsung lebih efektif dan tepat sasaran.

"Meminta pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya SiLPA dan memastikan serapan belanja tidak menumpuk di akhir tahun anggaran," ujarnya.

Sebelum menyampaikan sejumlah catatan strategis tersebut, Fraksi Gerindra-PKB memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara atas keberhasilannya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebanyak 11 kali berturut-turut. Namun keberhasilan ini harus diikuti dengan optimalisasi program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih dirasakan masyarakat.