Wabup Malra Minta Tidak Ada Hambatan Birokrasi dalam Program Rumah Subsidi

RRI.CO.ID, Langgur — Wakil Bupati Maluku Tenggara Charlos Viali Rahantoknam meminta seluruh instansi teknis mempercepat proses perizinan dan administrasi program rumah subsidi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP). Pemerintah daerah menilai percepatan birokrasi menjadi kunci agar pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah tidak terhambat di tengah tingginya kebutuhan rumah di daerah.

Permintaan itu disampaikan Viali saat membuka Kegiatan Sosialisasi Rumah Subsidi KPR-FLPP Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Langgur, Selasa (19/5/2026). Ia menegaskan dinas teknis seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hingga perizinan harus memberikan kemudahan kepada pengembang selama seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum.

“Jangan ada hambatan birokrasi yang memperlambat penyediaan hunian bagi masyarakat,” kata Viali.

Menurut Viali, lokasi pembangunan rumah subsidi di kawasan Kolser, Kecamatan Kei Kecil, memiliki nilai strategis karena dekat dengan pusat pemerintahan, kawasan perkotaan, serta akses fasilitas publik lainnya. Kawasan tersebut juga disebut akan berkembang dengan dukungan pembangunan dari TNI dan Polri sehingga dinilai memiliki prospek jangka panjang bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah.

Viali juga mengingatkan pengembang agar tidak mengabaikan kualitas bangunan dan fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, akses jalan, serta listrik. Pemerintah daerah akan memastikan seluruh kebutuhan dasar itu tersedia sehingga masyarakat tidak dirugikan setelah membeli rumah subsidi.

“Rumah subsidi tidak boleh dibangun dengan kualitas yang asal-asalan. Berikan yang terbaik untuk masyarakat,” ujar Viali.

Selain kepada pengembang, pemerintah daerah juga meminta pihak perbankan mempercepat proses verifikasi dan penyaluran kredit agar masyarakat yang memenuhi syarat dapat segera memperoleh manfaat program tersebut. Pemerintah menilai proses yang cepat, objektif, dan tepat sasaran akan membantu memperluas akses kepemilikan rumah bagi aparatur sipil negara, anggota TNI-Polri, maupun masyarakat berpenghasilan rendah.

Viali menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen menjaga iklim investasi sektor perumahan agar pembangunan kawasan permukiman di Maluku Tenggara berjalan lebih tertata dan sehat. Ia juga meminta masyarakat membantu menyebarkan informasi mengenai program rumah subsidi karena dinilai masih banyak warga yang belum mengetahui manfaat dan kemudahan yang ditawarkan pemerintah melalui skema KPR-FLPP.