RRI.CO.ID, Langgur - Keselamatan konstruksi tidak hanya menyangkut perlindungan tenaga kerja, tetapi juga berkaitan erat dengan keselamatan masyarakat, ketahanan infrastruktur, serta keberlanjutan lingkungan pesisir yang harus dijaga. Hal tersebut ditegaskan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Charlos Viali Rahantoknam, dalam kegiatan pelatihan dan sertifikasi Petugas Keselamatan Konstruksi di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Senin (27/4/2026).

Dalam sambutannya, Rahantoknam menekankan komitmen terhadap keselamatan kerja konstruksi telah diatur secara jelas dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Regulasi tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan setiap proses pembangunan berjalan sesuai standar keselamatan.

“Keselamatan dalam konstruksi tidak hanya menyangkut tenaga kerja, tetapi juga keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan yang harus kita jaga bersama,” ujar Rahantoknam.

Ia merinci sejumlah regulasi yang mengatur keselamatan konstruksi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang pedoman Integrasi Keselamatan Konstruksi (SMKK).

Rahantoknam menegaskan seluruh regulasi tersebut mengharuskan penerapan keselamatan kerja yang terintegrasi dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja dan memastikan kualitas pembangunan tetap terjaga.

“Regulasi ini menegaskan bahwa keselamatan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tahapan pekerjaan konstruksi,” ucapnya.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap para pelaku jasa konstruksi mampu memahami dan menerapkan standar keselamatan kerja secara konsisten di lapangan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan.