Wamen Ossy: Pertanahan Berperan Strategis Dukung Asta Cita Presiden

RRI.CO.ID, Langgur – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, mengatakan sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026), mengusung tema "Asta Cita sebagai Kompas Peradaban: Meneguhkan Kepemimpinan Bangsa yang Tangguh, Berdaulat, dan Berkemajuan."

"Seperti halnya poin mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Semua program tersebut membutuhkan lahan dan tanah. Di situlah peran Kementerian ATR/BPN dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita," ujar Wamen Ossy.

Wamen Ossy menjelaskan, sekitar 77 persen sumber daya agraria Indonesia merupakan wilayah laut, sedangkan 23 persen lainnya berupa daratan atau sekitar 189 juta hektare. Dari total daratan tersebut, sekitar 118,1 juta hektare atau 62,5 persen merupakan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

"Sementara itu, areal penggunaan lain (APL) seluas 70,1 juta hektare menjadi bagian dari kewenangan Kementerian ATR/BPN. Hingga saat ini sekitar 79,5 persen area yang menjadi kewenangan ATR/BPN telah terpetakan," jelasnya.

Saat ini, Kementerian ATR/BPN terus menyelesaikan pemetaan 20,5 persen bidang tanah yang tersisa, terutama di wilayah perbatasan dan kawasan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan basis data pertanahan yang semakin lengkap dan terintegrasi.

Di hadapan mahasiswa peserta Akademi Politik UMJ, Wamen Ossy juga menjelaskan bahwa tahapan berikutnya setelah pemetaan adalah integrasi data melalui Kebijakan Satu Peta. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang yang kerap memicu sengketa dan konflik agraria.

"Beberapa permasalahan yang terjadi saat ini merupakan akibat belum adanya kesatuan basis data, baik di kawasan hutan maupun areal penggunaan lain. Karena itu, kami terus mendorong pemanfaatan teknologi agar seluruh lembaga menggunakan satu basis data yang sama sehingga tumpang tindih dan konflik dapat ditekan semaksimal mungkin," ujarnya.