Warga Desa Rerean Pertanyakan Pencairan Anggaran KDMP

RRI.CO.ID, Langgur - Warga desa Rerean Kei Besar Selatan Barat Maluku Tenggara Andreas Bravo, pada pekan lalu pertanyakan mengapa hingga saat ini belum adanya pencairan anggaran untuk pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, jika ada kendala atau terjadi masalah lain, agar pihak-pihak terkait untuk turun langsung memberikan pemahaman terhadap masyarakat desa tersebut supaya mereka tidak bertanya-tanya dan menunggu sampai waktu yang berkepanjangan.

Kata Bravo, sejak bulan januari 2026 beluma ada realisasi apa-apa, masyarakat setempat enggan bicara perihal persiapan bahan material untuk rencana pembangunan koperasi dimaksud, sedangkan anggaran belum ada informasi yang jelas. “Kami warga desa Rerean belum bisa bicara persiapan material, pasalnya anggaran belum ada informasi yang jelas dari pihak-pihak terkait.” Papar Bravo

Belum adanya realisasi anggaran fisik untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di tingkat desa umumnya disebabkan oleh mekanisme pemotongan otomatis Dana Desa (top-down) yang belum sinkron dengan proses eksekusi pembangunan di lapangan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan aturan PMK No. 7/2026, pemerintah pusat memotong secara wajib sekitar 58,03% dari pagu Dana Desa di seluruh Indonesia untuk dialokasikan ke program KDMP. Namun, pemotongan anggaran di atas kertas ini sering kali tidak langsung diikuti dengan pembangunan fisik secara instan di desa Anda akibat beberapa kendala sistemik berikut

Banyak proyek fisik KDMP tertunda karena ketersediaan lahan yang belum siap atau bersengketa. Pihak pelaksana tidak bisa membangun gerai jika desa belum menyelesaikan status tanah kas desa, administrasi hibah, atau penentuan lokasi strategis yang disetujui warga.

Sebelum fisik dibangun, koperasi di desa tersebut harus lolos verifikasi administratif yang ketat (seperti komitmen dukungan APBDesa, pembuatan akta notaris berbadan hukum, dan pembuatan NPWP/NIB). Jika proses administrasi ini di tingkat kecamatan atau kabupaten terhambat, dana yang sudah diplot di kas negara untuk desa bersangkutan tidak akan dicairkan ke pihak kontraktor.