Masyarakat Mendesak Pemerintah untuk Pemerataan Tenaga Guru

  • 03 Mei 2026 22:08 WIB
  •  Tual
Poin Utama
  • Kurangnya tenaga pendidik secara langsung mengakibatkan pembelajaran tidak maksimal

Menjelang Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), berbagai elemen masyarakat mendesak pemerintah untuk mempercepat pemerataan tenaga guru dan fasilitas pendidikan di pelosok desa dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Langkah ini dinilai krusial agar mutu pendidikan dan kesejahteraan siswa di seluruh penjuru Indonesia merata dan tidak hanya berpusat di kota.

Begitu pula disampaikan oleh salah satu warga dari desa Rerean (Ohoi Rerean) di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Andre Bravo, pada saat acara Hallo RRI jumat ( 01/5/2026).

Mewakili masyarakat desa setempat, Bravo mengeluhkan kekurangan tenaga guru di desa Rerean mengakibatkan proses pembelajaran pada anak di sekolah tidak maksimal, ditambah lagi oknum guru yang sering meninggalkan tugasnya berminggu-minggu tanpa alasan yang jelas.

“Menjelang Hardiknas tahun 2026 ini, atas nama masyarakat desa Rerean meminta kepada Dinas Pendidikan Maluku Tenggara agar dilakukan pemerataan tenaga guru di desa-desa pelosok khusus di desa kami ini sangat kekurangan guru, sehingga anak-anak kami tidak dapat belajar lebih maksimal di sekolah.” Pinta Andre Bravo

Kurangnya tenaga pendidik secara langsung mengakibatkan pembelajaran tidak maksimal, ditandai dengan kurangnya pendampingan personal, materi pelajaran yang tidak tersampaikan dengan baik, dan penurunan kualitas pendidikan. Hal ini membatasi kesempatan belajar siswa, menghambat pengembangan potensi, serta berisiko menurunkan prestasi akademik mereka.

Pemda Maluku Tenggara fokus pada pemerataan guru melalui redistribusi guru (negeri/swasta) berdasarkan hasil pemetaan mutu sekolah, peningkatan kualifikasi S1, serta pelatihan kompetensi berbasis TIK. Langkah ini didukung peningkatan sarana pendidikan dan sarana digital di daerah 3T untuk memastikan kualitas pengajaran merata

Sementara Plt. Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara, Bin Raudha Arif Hanoeboen, S.E., M.E. saat ditemui rri.co.id beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya merencanakan dan menyosialisasikan kebijakan redistribusi guru untuk mengatasi penumpukan di wilayah tertentu dan kekurangan di daerah pedesaan.

Dinas Pendidikan Malra telah melakukan monitoring rutin terhadap satuan pendidikan guna memetakan kebutuhan nyata tenaga pendidik. “Kami juga telah melakukan monitoring rutin terhadap satuan Pendidikan untuk memetakan tenaga pendidik.” Jelas Bin Raudha Arif Hanoeboen

Selain itu, kata Bin Raudha mewajibkan guru memenuhi standar kualifikasi S1 untuk meningkatkan professionalisme dan memastikan layanan pendidikan yang setara. Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berbasis teknologi dan literasi digital agar mampu mengajar secara efektif, termasuk di sekolah terpencil.

Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, serta pemenuhan sarana digital di sekolah-sekolah untuk mendukung lingkungan belajar yang nyaman. Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari visi pembangunan sumber daya manusia unggul di Maluku Tenggara.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....