RRI.CO.ID, Langgur - Provinsi Maluku menjadi sorotan dalam Dialog Strategis Nasional bertajuk “Ekonomi Biru Indonesia: Menjembatani Kebijakan Nasional dengan Implementasi Daerah” yang digelar di Kampus Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Acara ini menekankan pentingnya penerapan ekonomi biru yang menyesuaikan kebijakan nasional dengan karakter daerah kepulauan.

Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun memaparkan luas wilayah Maluku mencapai sekitar 712.479 kilometer persegi, terdiri atas 54.185 km² daratan dan 658.294 km² laut. Kondisi ini menjadikan Maluku sebagai provinsi kepulauan dengan ratusan pulau besar dan kecil, di mana laut menjadi sumber utama penghidupan masyarakat.

Menurut Thaher, keunggulan Maluku tidak hanya terletak pada luas lautnya, tetapi juga potensi perikanan melimpah, pariwisata bahari, kekayaan budaya sebagai Kepulauan Rempah, serta posisi strategis di jalur pelayaran nasional dan internasional. Hal ini membuka peluang investasi di sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan.

“Fakta bahwa wilayah laut Maluku jauh lebih luas dari daratan menegaskan bahwa masa depan pembangunan kami tidak bisa dilepaskan dari laut dan ekonomi biru,” kata Bupati Thaher.

Bupati Thaher menekankan, pengembangan ekonomi biru di Maluku harus berkelanjutan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, akademisi, media, hingga investor. Forum ini diharapkan menjadi langkah awal konkret untuk menerjemahkan potensi besar Maluku menjadi program pembangunan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir.

“Maluku tidak hanya menyimpan potensi, tetapi juga menawarkan arah pembangunan berbasis laut yang relevan bagi Indonesia sebagai negara maritim,” ujar Bupati Thaher.

Dialog strategis ini menegaskan Maluku memiliki peluang besar untuk menjadi pusat ekonomi biru yang berkelanjutan, asalkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat lokal berjalan nyata. Pemanfaatan potensi laut yang bijak dan berorientasi jangka panjang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat pesisir, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim.