Perkuat Pengawasan Dana Desa, Dinas PMD-PPA Malra Dorong Desa Digital

RRI.CO.ID, Langgur – Keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tidak menyurutkan upaya Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengawasi pemanfaatan dana desa. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maluku Tenggara, Chandra Namsa, menegaskan digitalisasi desa menjadi solusi untuk memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa di wilayah kepulauan tersebut, Sabtu (13/6/2026).

Chandra mengatakan pemanfaatan dana desa harus dilakukan secara tepat sasaran karena penyalahgunaan anggaran berpotensi menghambat pembangunan dan memicu konflik sosial di masyarakat. "Apabila pemanfaatannya disalahgunakan, sudah jelas akan menimbulkan keterlambatan dalam pembangunan dan secara sosial bisa menimbulkan konflik," ujarnya.

Pengawasan dana desa menjadi tantangan besar karena Kabupaten Maluku Tenggara memiliki 190 desa yang tersebar di wilayah kepulauan dengan biaya operasional yang relatif tinggi. Kondisi tersebut semakin berat dengan keterbatasan anggaran yang berdampak pada pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara langsung ke desa-desa.

Menurut Chandra monitoring dan evaluasi merupakan kunci utama dalam memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat. "Kalau memang anggarannya tidak ada, bagaimana kita bisa turun untuk mencapai desa-desa itu, sementara tantangan geografis di Maluku Tenggara sangat besar," katanya.

Meski demikian, Chandra menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pengawasan terhadap dana desa. Pemerintah daerah, harus mencari cara baru yang lebih efektif agar fungsi pembinaan dan pengawasan tetap berjalan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memanfaatkan teknologi digital sebagaimana menjadi bagian dari prioritas pembangunan desa tahun 2026. "Dari pusat saja memanfaatkan aplikasi dan teknologi untuk melakukan pengawasan, sehingga kita di Maluku Tenggara juga harus memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada," ucapnya.

Chandra mengungkapkan sebagian besar desa di Maluku Tenggara telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung akses internet melalui perangkat Starlink dan sarana pendukung lainnya. Kehadiran internet di desa dapat memudahkan pelaksanaan rapat, monitoring, dan evaluasi secara daring tanpa harus selalu melakukan perjalanan antar pulau yang memerlukan biaya besar.

Selain mendukung tata kelola pemerintahan desa, digitalisasi juga diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha kecil. "Masyarakat bisa memasarkan hasil tangkapan ikan dan produk lainnya secara online dari kampung, sehingga teknologi dapat membantu ekonomi kecil berkembang," kata Candra.