KBRN, Langgur: Perubahan wajah pelayanan publik di wilayah kepulauan Kabupaten Maluku Tenggara kian terasa, mulai dari listrik yang menyala sepanjang hari hingga layanan kesehatan berbasis digital. Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun mengatakan, pemerintah daerah secara bertahap berhasil menjawab tantangan geografis yang selama ini membatasi akses masyarakat, Sabtu (27/12/2025).

Wilayah Kei Besar, pulau-pulau sekitarnya, termasuk Warbal dan Tanimbar Kei, kini hampir seluruhnya telah menikmati listrik 24 jam. Dari sebelumnya lima kampung yang belum teraliri listrik, saat ini tersisa dua kampung yang ditargetkan tuntas paling lambat pertengahan 2026.

“Dulu lima kampung yang belum ada lampu, sekarang tinggal dua saja dan pertengahan 2026 kita selesaikan supaya semua masyarakat bisa menikmati,” ujar Bupati Thaher.

Kehadiran listrik 24 jam menjadi landasan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam akses komunikasi dan informasi. Sejak 2018 hingga 2023, pemerintah daerah bersama pihak terkait memperkuat jaringan telekomunikasi sehingga warga kini dapat melakukan panggilan telepon maupun video dari rumah tanpa harus mencari titik sinyal seperti sebelumnya.

Seiring dengan itu, peningkatan layanan juga dilakukan di sektor kesehatan melalui pengoperasian Rumah Sakit Leis Hanubun Pratama di Elat. Rumah sakit tersebut dilengkapi layanan telemedicine yang memungkinkan pasien dari wilayah terpencil berkonsultasi dengan dokter spesialis, termasuk dokter jantung, di rumah sakit rujukan di Ambon.

Namun demikian, Bupati Thaher menekankan kemajuan infrastruktur dan teknologi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Menurutnya, masih terdapat tantangan, khususnya pada kelompok usia tertentu, dalam beradaptasi dengan digitalisasi layanan publik.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya membangun budaya disiplin, kerapian, dan profesionalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga pelayanan publik tanpa membedakan golongan, agama, atau status kepegawaian. Penilaian kinerja, dilakukan secara adil dengan pengawasan berlapis melalui laporan masyarakat dan pejabat terkait.

“Di depan saya ASN, P3K, pejabat, semua sama. Yang saya hargai adalah disiplin dan kemampuan bekerja, bukan gelar atau latar belakang,” ucapnya.