Bappenas Soroti Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Perbatasan Malra

  • 05 Nov 2025 15:11 WIB
  •  Tual

KBRN, Langgur: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyoroti pentingnya penguatan layanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal di wilayah perbatasan Kabupaten Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Pembangunan Indonesia Timur Bappenas, Ika Retna Wulandari, dalam paparannya mengenai sinergi pembangunan wilayah timur Indonesia pada bulan Juli lalu, Rabu (5/11/2025).

Ika menjelaskan Maluku Tenggara termasuk dalam wilayah prioritas pembangunan karena letaknya yang strategis di kawasan perbatasan. Pemerintah pusat menilai daerah ini memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penyediaan infrastruktur dasar dan penguatan kapasitas daerah.

Bappenas menekankan beberapa hal penting yang menjadi fokus pembangunan di kecamatan perbatasan, mulai dari penyediaan rumah layak huni, Sarana dan Prasarana Air Bersih (SPAM), hingga Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL). Selain itu, pengembangan ekonomi lokal di kawasan perbatasan juga menjadi perhatian agar masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari kebijakan pembangunan nasional.

“Untuk kawasan perbatasan, yang perlu diperhatikan bukan hanya pembangunan fisik, tetapi juga aspek tata kelola, konservasi lingkungan, serta penguatan ekonomi masyarakat,” ujar Ika.

Lebih lanjut, Ika menegaskan tata ruang kawasan dan penanggulangan bencana menjadi isu penting yang harus masuk dalam perencanaan daerah. Upaya konservasi juga diharapkan dilakukan secara bijak, dengan membatasi kegiatan yang berdampak negatif tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

“Kita perlu memilah mana kegiatan yang memungkinkan, tentunya dengan pengawasan dan penataan ruang yang baik agar kawasan konservasi tetap terjaga,” ucapnya.

Ika menambahkan, Kabupaten Maluku Tenggara memegang empat agenda besar pembangunan yang diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Agenda tersebut meliputi layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, pengelolaan lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang efektif.

Selain itu, Bappenas juga mencatat sejumlah persoalan yang perlu segera ditangani di Maluku Tenggara, khususnya pada sektor kesehatan dan ketahanan pangan. Penguatan kedua sektor ini sangat penting untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah perbatasan.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....