RRI.CO.ID, Langgur - Pengembangan rumah subsidi Kredit Pemilikan Rumah–Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) di kawasan Puncak Ohoi Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara, dirancang dengan konsep hunian terpisah untuk memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek yang menjadi bagian dari Program Strategis Nasional Tiga Juta Rumah itu disiapkan di atas lahan seluas lebih dari dua hektar dengan fasilitas dasar permukiman yang dinilai memadai, Jumat (22/5/2026).

Perwakilan pengembang Esebius Utha Savsavubun mengatakan rumah yang akan dibangun menggunakan tipe minimalis 36 dengan luas tanah delapan kali dua belas meter. Berbeda dengan konsep rumah subsidi di sejumlah daerah lain, setiap unit rumah di kawasan tersebut dirancang berdiri terpisah dengan jarak antar bangunan sekitar dua meter.

“Kalau di daerah lain rumah dibangun saling menempel, di Puncak Kolser rumah-rumah ini dibuat terpisah dengan jarak dua meter antarbangunan agar masyarakat memiliki ruang tinggal yang lebih nyaman,” kata Esebius dalam Sosialisasi Rumah Subsidi KPR-FLPP di Aula Kantor Bupati Maluku Tenggara, Selasa (19/5/2026).

Ia menjelaskan kawasan perumahan itu juga akan dilengkapi infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dengan paving block, jaringan listrik, fasilitas air bersih, hingga ruang terbuka hijau. Pemerintah daerah telah meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) menyiapkan jaringan distribusi air guna mendukung pengembangan kawasan permukiman tersebut.

“Pak Bupati sangat concern terhadap program ini sehingga jaringan air bersih dan fasilitas pendukung lain juga mulai dipersiapkan,” ujarnya.

Selain menawarkan konsep hunian yang lebih tertata, pengembang juga menilai program rumah subsidi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan harga yang masih terjangkau. Harga rumah ditetapkan sekitar Rp185 juta per unit, namun pengembang mengingatkan potensi kenaikan harga seiring perubahan kondisi ekonomi dan nilai tukar dolar.

“Harga rumah saat ini sekitar Rp185 juta. Kalau tidak diambil sekarang, ke depan kemungkinan bisa lebih mahal karena pengaruh kenaikan dolar dan biaya pembangunan,” kata Esebius.

Program rumah subsidi KPR-FLPP di Maluku Tenggara sebelumnya sempat tertunda karena persoalan kesiapan lahan dan legalitas aset daerah. Kini, setelah lokasi pengembangan dinyatakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah daerah berharap pembangunan dapat segera berjalan untuk membantu penanganan rumah tidak layak huni dan kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengembang juga meminta dukungan percepatan proses administrasi dan pembiayaan dari Bank Tabungan Negara (BTN) agar pembangunan tidak kembali mengalami keterlambatan. Diharapkan proyek tersebut dapat menjadi langkah awal pengembangan kawasan permukiman yang lebih layak dan terintegrasi di wilayah Maluku Tenggara.