RRI.CO.ID, Langgur - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Maluku memaparkan pelaksanaan reforma agraria dan pengelolaan pertanahan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Ambon, Rabu (15/4/2026).

Dalam paparannya, Kakanwil menyebut wilayah Maluku didominasi kawasan hutan sebesar 84 persen, sementara Areal Penggunaan Lain (APL) hanya sekitar 16 persen. Kondisi ini menjadi tantangan dalam percepatan sertifikasi dan redistribusi tanah.

Dari sisi kinerja, BPN Maluku mencatat realisasi program strategis tahun 2025 mencapai 100 persen, meliputi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), redistribusi tanah, serta kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Selain itu, kontribusi sektor pertanahan terhadap penerimaan negara juga cukup signifikan, dengan total nilai economic value added mencapai lebih dari Rp1,43 triliun.

“Percepatan reforma agraria kami lakukan melalui identifikasi, pemetaan, dan penetapan prioritas lokasi yang layak untuk redistribusi tanah,” ujar Kakanwil.

Pada tahun 2026, ditargetkan redistribusi tanah sebanyak 3.000 bidang di sejumlah wilayah, antara lain Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya.

Kakanwil juga memaparkan kebijakan baru dalam skema reforma agraria, yakni pemberian hak atas tanah melalui mekanisme Hak Pengelolaan (HPL) yang dikelola oleh Badan Bank Tanah. Skema ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pemanfaatan lahan serta mencegah alih fungsi dan peralihan hak yang tidak terkendali.

“Kunci keberhasilan reforma agraria di Maluku adalah sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta didukung dengan integrasi data pertanahan yang akurat,” ujarnya.