RRI.CO.ID, Langgur - Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku menghadiri kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Maluku, Rabu (15/4/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria di wilayah Maluku.
Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya optimalisasi peran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan agar program reforma agraria berjalan efektif dan tepat sasaran.
Kakanwil BPN Maluku menyambut baik arahan tersebut dan menegaskan komitmen jajaran BPN untuk terus memperkuat pelaksanaan reforma agraria, khususnya dalam hal percepatan legalisasi aset, redistribusi tanah, serta penyelesaian konflik agraria di daerah.
“BPN Maluku siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan melalui GTRA guna mempercepat capaian program reforma agraria,” ujarnya.
Berdasarkan data, potensi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Maluku mencapai 392.187 hektare. Namun, realisasi distribusi dan sertifikasi tanah masih perlu ditingkatkan agar target nasional dapat tercapai secara optimal.
Pelaksanaan reforma agraria di Maluku masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti konflik agraria akibat tumpang tindih kepemilikan dan perizinan lahan, termasuk terkait hak ulayat masyarakat. Selain itu, terdapat kendala lain seperti belum kuatnya status hukum tanah adat, ketidaksinkronan data spasial antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya.
Kakanwil menegaskan pihaknya akan terus memperkuat integrasi data pertanahan dan kapasitas kelembagaan guna mendukung keberhasilan reforma agraria di Maluku.
“Melalui kolaborasi pusat dan daerah, reforma agraria diharapkan tidak hanya memberi kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....