RRI.CO.ID, Langgur - Yayasan Marhaen Maluku menggelar diskusi bertema pemberdayaan kelompok disabilitas di BallRoom Grand Villia Hotel, Selasa (7/4/2026), dengan melibatkan peserta dari Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Kegiatan ini menjadi ruang pertemuan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas penguatan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Diskusi tersebut dihadiri tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kepemudaan Cipayung, serta sekitar 50 anak dari SLB dan panti asuhan di wilayah Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ketua Yayasan Marhaen Maluku, Mutiara Watubun, menegaskan pentingnya memastikan kebijakan yang telah dibuat dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh kelompok disabilitas.

“Karena banyak perda yang dihasilkan, tapi tidak bisa dilaksanakan karena payung hukumnya terlalu longgar, sehingga tidak ada efek jera bagi pelanggar aturan,” kata Mutiara.

Dalam kegiatan tersebut, Mutiara menjelaskan diskusi dilakukan melalui paparan narasumber dan dialog bersama peserta, serta dilengkapi dengan metode pemberdayaan dan pelatihan keterampilan bagi anak-anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menghubungkan kebijakan dengan praktik nyata di lapangan.

Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Menurutnya, regulasi tersebut harus diikuti dengan langkah konkret agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif.

“Saya ingin tahu apakah setelah perda 2024 ini pemerintah benar-benar hadir dan apa yang sudah dilakukan, karena data nasional menyebut ada 17,8 juta penyandang disabilitas hingga 2024,” ujarnya.

Mutiara menambahkan, sinergi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat menjadi kunci dalam meningkatkan pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong komitmen bersama untuk menghadirkan kebijakan yang lebih implementatif dan berdampak langsung bagi penyandang disabilitas.