Dinkes Malra: 31 Dapur MBG Daerah Terpencil Masih Menunggu Konfirmasi BGN

RRI.CO.ID, Langgur - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Maluku Tenggara belum sepenuhnya menjangkau wilayah terpencil. Sebanyak 31 dapur MBG yang direncanakan melayani masyarakat di daerah terpencil masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebelum mulai beroperasi, Rabu (19/8/2026).

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara, Muchsin Rahayaan, mengatakan saat ini MBG baru berjalan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang telah mendapat persetujuan dari BGN. Sementara itu, beberapa dapur MBG lainnya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

“Jadi MBG di Maluku Tenggara ini yang baru berjalan itu MBG yang dilaksanakan melalui dapur aglomerasi yang disiapkan oleh yayasan yang sudah mendapat persetujuan dari Badan Gizi Nasional. Kalau sisanya, dapur MBG daerah terpencil itu ada sekitar 31, masih menunggu konfirmasi dari Badan Gizi Nasional. Kalau sudah ada konfirmasi, pasti akan berjalan,” kata Muchsin saat ditemui Tim RRI usai Pembukaan Pelatihan Keamanan Pangan Siap Saji bagi Penjamah Pangan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2026 di Ballroom Aurelia Kimson Hotel Langgur, Rabu (12/8/2026).

Sembari menunggu operasional dapur MBG di daerah terpencil, Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Salah satunya melalui pelatihan bagi penjamah makanan guna memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.

Menurut Muchsin, pelatihan penjamah makanan tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga pengolah makanan di dapur MBG, tetapi juga bagi pelaku usaha makanan yang melayani masyarakat. Pelatihan itu mencakup pengetahuan dan keterampilan tentang kebersihan, higiene, serta sanitasi pangan.

“Pelatihan penjamah makanan ini tidak hanya untuk pengolah dapur MBG, tetapi mereka yang memiliki usaha-usaha makanan juga wajib mengikuti. Kami melatih mereka tentang pengetahuan dan keterampilan menjaga kebersihan, higiene, dan sanitasi agar makanan yang diolah bersih, sehat, dan layak dikonsumsi masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pelatihan tersebut menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan (HSP). Sertifikat itu diterbitkan sebagai bukti pengolah makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan yang ditetapkan.

“Peserta harus diberikan pelatihan sebagai salah satu syarat untuk kami menerbitkan yang namanya HSP atau Higiene Sanitasi Pangan,” katanya.

Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara berharap konfirmasi dari Badan Gizi Nasional segera diterbitkan agar 31 dapur MBG di daerah terpencil dapat beroperasi. Di sisi lain, pelatihan penjamah makanan terus dilakukan sebagai langkah memastikan makanan yang disajikan melalui program MBG maupun usaha pangan masyarakat memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan pangan.