RRI.CO.ID, Langgur - Upaya memperjuangkan Program Desa Nelayan Merah Putih di Kabupaten Maluku Tenggara diarahkan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi pesisir di tengah keterbatasan fiskal daerah. Program nasional ini dipandang penting karena menyasar langsung peningkatan kesejahteraan nelayan dan penguatan sektor perikanan berbasis potensi lokal, Sabtu (7/2/2026).

Koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam upaya tersebut, melibatkan pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta kementerian teknis di tingkat pusat. Kolaborasi antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ditempatkan sebagai jembatan politik kebijakan untuk memastikan program pusat dapat menjangkau daerah kepulauan.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Maluku Tenggara, Yohanis Bosko Rahawarin, mengatakan proses komunikasi dan pengusulan Program Desa Nelayan Merah Putih dilakukan secara kelembagaan dengan melibatkan Dinas Perikanan setempat. Pendekatan ini diperlukan agar usulan daerah memiliki dasar teknis dan administratif yang kuat.

“Kami DPRD bersama pemerintah daerah perlu bergandeng tangan untuk memperjuangkan program pusat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang membatasi kemampuan daerah,” kata Bosko.

Bosko menjelaskan, dokumen pengusulan Program Desa Nelayan Merah Putih telah dikawal dan diserahkan langsung oleh Ketua PAN Maluku sekaligus Anggota DPR RI, Widya Pratiwi Murad, kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada November 2025. Selain itu, dirinya bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perikanan Maluku Tenggara juga telah melakukan pertemuan dengan pejabat KKP di Jakarta pada awal Januari 2026.

Menurut Bosko, efisiensi anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan upaya memperjuangkan program pembangunan dari pusat. Ia menilai komunikasi aktif dengan DPR RI dan kementerian harus terus dibangun agar daerah tetap memperoleh manfaat pembangunan.

“Urusan politik sudah lewat, sekarang waktunya bekerja dan fokus pada program yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam tahap lanjutan, pemerintah daerah bersama PAN juga melakukan pendataan nelayan sebagai bagian dari penguatan basis data penerima manfaat. Dari tujuh desa yang diusulkan sebagai Kampung Nelayan Merah Putih, Desa Danar Sare dan Desa Watuar dinilai paling siap berdasarkan kesiapan lahan dan kualitas lingkungan perairan.

Bosko berharap usulan yang telah dan akan diajukan dapat diproses secara bertahap oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan tujuan utama dari seluruh upaya tersebut adalah menghadirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat nelayan di Kabupaten Maluku Tenggara.