RRI.CO.ID, Langgur - Kehadiran Bupati Maluku Tenggara, Muhamad Thaher Hanubun, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menegaskan posisi daerah dalam arus utama kebijakan nasional. Forum yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), itu menjadi ruang strategis penyelarasan program pusat dan daerah.
Rakornas tersebut mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045” dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini diikuti kepala daerah dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya memastikan kebijakan nasional dapat dijalankan secara seragam hingga ke tingkat daerah.
“Rakornas ini penting untuk menyamakan persepsi antara pusat dan daerah agar pelaksanaan program prioritas Presiden benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Muhamad Thaher Hanubun.
Bagi Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, kehadiran langsung bupati dalam forum nasional ini menjadi bentuk tanggung jawab politik dan administratif dalam mengawal arah pembangunan nasional. Rakornas juga menjadi wadah bagi daerah untuk memahami secara komprehensif kebijakan strategis pemerintah pusat yang akan diterjemahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Kementerian Dalam Negeri menegaskan kehadiran kepala daerah bersifat wajib dan tidak dapat diwakilkan sebagai bentuk akuntabilitas kepemimpinan. Selain itu, sejumlah ketentuan teknis diterapkan, mulai dari kewajiban hadir lebih awal hingga pembatasan akses kendaraan, guna menjamin ketertiban dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045,” kata Thaher.
Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dijadwalkan berlangsung hingga penutupan yang akan dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Melalui forum ini, pemerintah berharap implementasi program prioritas nasional dapat berjalan selaras, terukur, dan akuntabel, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara.