RRI.CO.ID, Tolitoli — Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal melaksanakan koordinasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial di Kabupaten Tolitoli, Senin (2/3/2026). Kegiatan ini bertujuan memantau pelaksanaan program Tahun Anggaran 2026 sekaligus membahas rencana program Tahun Anggaran 2027 agar selaras dengan arah kebijakan nasional.

Kunjungan tersebut dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemensos RI Nomor 427/1.1/PR.01.01/2/2026 tertanggal 24 Februari 2026. Dalam kegiatan itu, Kemensos diwakili oleh Febby Kania Bantilan selaku Perencana Ahli Pertama pada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal.

Rombongan diterima Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli, Tri Wahyudi, SST., MM, didampingi Ririn, S.Sos selaku Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Sosial, di ruang kerja Bidang Pemberdayaan Sosial.

Tri Wahyudi menyampaikan apresiasi atas perhatian Kemensos kepada pemerintah daerah. “Kami mengapresiasi koordinasi langsung ini sebagai bentuk dukungan nyata pemerintah pusat. Sinergi ini penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah,” ujarnya. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Dinas Sosial yang sedang menghadiri penandatanganan PKS di Ruang Rapat Bupati Tolitoli.

Pertemuan membahas capaian pelaksanaan program dan realisasi anggaran 2026 serta rencana penganggaran 2027. Salah satu fokus utama ialah pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penetapan sasaran bantuan sosial, termasuk validasi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Dinas Sosial Kabupaten Tolitoli telah berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tolitoli untuk pelaksanaan ground check Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tahap pertama telah memverifikasi 96 KPM, sementara tahap kedua merencanakan ground check terhadap 5.874 KPM secara bertahap bersama pendamping sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Selain itu, dibahas pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) melalui Sentra Kemensos termasuk realisasi bantuan Sentra Nipotowe Palu serta penanganan korban bencana di Desa Pinjan pada Januari 2026. Pembahasan juga menyoroti Program Sekolah Rakyat yang belum diajukan Kabupaten Tolitoli karena keterbatasan lahan sesuai persyaratan teknis.

Sebagai penguatan layanan di tingkat desa/kelurahan, disepakati rencana pengaktifan kembali Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) sebagai pusat layanan terpadu, dengan dukungan fasilitas operasional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Diharapkan, koordinasi ini memperkuat sinergi pusat-daerah untuk mewujudkan program yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat.