Spesial Hari Jadi Desa, 15 Januari 2026

RRI.CO.ID, Ternate: PEMBANGUNAN seringkali dibayangkan sebagai gedung-gedung tinggi, jalan lebar di pusat kota, atau infrastruktur megah yang mudah difoto dan dipamerkan. Padahal, pembangunan sejati justru sering berlangsung jauh dari sorotan.

Ia hadir dalam bentuk jalan setapak yang mengantar anak-anak desa ke sekolah, dermaga kayu tempat nelayan menggantungkan harapan, dan rumah-rumah sederhana yang menjadi saksi kerja keras warga mempertahankan hidup agar tetap bermakna.

Di Maluku Utara daerah yang sebagian besar wilayahnya adalah desa kepulauan dan pesisir, pembangunan yang berkeadilan memang tidak punya pilihan lain selain dimulai dari desa. Desa bukan sekadar ujung dari sistem pemerintahan, melainkan akar dari kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi daerah ini.

Arah tersebut sesungguhnya telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini mendorong desa menjadi entitas yang berdaulat dan mandiri, mampu merancang masa depan serta mengelola sumber dayanya sendiri secara berkelanjutan.

Ini bukan sekadar pembaruan regulasi, melainkan perubahan cara pandang, dari desa sebagai objek pembangunan menjadi desa sebagai subjek dan penggerak utama. Namun dalam praktik, perubahan paradigma ini belum sepenuhnya terwujud.

Desa masih kerap diposisikan sebagai penerima program, bukan sebagai ruang deliberasi kebijakan. Padahal, kekuatan pembangunan daerah justru seharusnya tumbuh dari sana, dari desa yang memahami betul denyut persoalannya sendiri.

Saya menyaksikan langsung bagaimana perubahan bisa lahir ketika desa diberi ruang untuk bicara dan bergerak. Di Pulau Rao, Kabupaten Pulau Morotai, masyarakat bangkit melalui event Rao Rayo yang dilaksanakan pada Februari tahun lalu. Meski berskala desa, acara ini hadir dengan tema yang kuat “Honoring the Blue Economy of North Maluku.”

Tema ini bukan sekadar indah secara diksi, tetapi mencerminkan kesadaran kolektif untuk menghormati dan mengembangkan ekonomi biru berbasis potensi laut.

Rao Rayo bukan hanya perayaan. Ia menjadi titik temu antara warga, pemuda, dan pemerintah desa yang bersinergi mengembangkan pariwisata berbasis lokalitas.

Dari sini terlihat jelas bahwa dengan kolaborasi dan gotong royong, desa mampu tampil percaya diri sebagai pelaku utama pembangunan.

Geliat serupa juga terasa dalam Festival Kampung Nelayan Tomalou di Kota Tidore Kepulauan. Mengusung tema “Menjaring Kekuatan di Atas Sampan” festival ini menghadirkan refleksi filosofis tentang kehidupan masyarakat nelayan. Kekuatan mereka tidak selalu datang dari kapal besar atau alat tangkap modern, melainkan dari kebersamaan, kearifan lokal, dan daya tahan hidup di atas sampan sederhana.

Festival ini menjadi pemantik ekonomi lokal, ruang pemersatu komunitas, sekaligus pengingat akan nilai-nilai leluhur. Di Tomalou, laut dan masyarakat menyatu dalam semangat kolektif yang menjaga tradisi, merawat kebudayaan, dan menghidupkan kembali denyut ekonomi dari bawah.

Di sinilah terlihat bahwa api pembangunan itu sebenarnya masih menyala, asal sinergi dan kolaborasi dibiarkan tumbuh dari level paling dasar.

Maluku Utara memiliki lebih dari seribu desa dan kelurahan, sebagian besar berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini adalah kekayaan, sekaligus tantangan.

Potensi alam, hasil laut, budaya, dan semangat gotong royong begitu melimpah. Namun di sisi lain, masih banyak desa yang belum mampu mengelola potensinya secara optimal.

Infrastruktur dasar memang masih menjadi persoalan di sejumlah wilayah. Tetapi tantangan yang lebih mendasar adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya kelembagaan lokal. Kita tidak bisa terus bergantung pada dana desa semata.

Dibutuhkan strategi jangka panjang, investasi pada pendidikan warga, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Bagi saya, membangun desa adalah investasi jangka panjang dan lebih dari itu, sebuah upaya membangun keadilan. Ketika desa kuat, ketimpangan wilayah bisa ditekan. Peluang kerja tidak menumpuk di kota. Anak-anak desa tidak lagi harus pergi jauh hanya untuk mencari masa depan.

Saat turun ke lapangan, saya sering berbincang dengan para kader Posyandu. Mereka bekerja dalam sunyi, mendampingi ibu hamil, memantau tumbuh kembang balita, memberi penyuluhan kesehatan, sering kali dengan fasilitas yang sangat terbatas.

Namun mereka tetap bertahan, karena merasa dibutuhkan. Di situlah kekuatan desa sesungguhnya, rasa memiliki, solidaritas, dan semangat kolektif yang tak bisa dibeli. Yang mereka butuhkan hanyalah pengakuan dan dukungan agar potensi ini tidak padam di tengah jalan.

Pembangunan desa pada akhirnya adalah pembangunan Maluku Utara itu sendiri. Kita tidak mungkin berbicara tentang kemajuan daerah tanpa memperkuat pondasinya. Pendekatan pembangunan pun harus bergeser dari sentralistik menjadi berbasis lokalitas, dari program sektoral yang turun dari atas menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari bawah.

Suara desa harus menjadi bagian dari perencanaan daerah. Kepala desa dan BPD perlu didengar. Perempuan dan pemuda harus dilibatkan. Setiap kebijakan seharusnya berpihak pada mereka yang paling dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari.

Di tengah perubahan dunia yang begitu cepat, desa juga perlu didukung agar adaptif dan inovatif. Digitalisasi desa, penguatan BUMDes, serta pengembangan Koperasi Merah Putih menjadi wajah baru desa yang mandiri dan berdaya saing.

Koperasi Merah Putih, yang kini didorong sebagai garda terdepan penggerak ekonomi desa, memiliki potensi besar memperkuat ekonomi rakyat berbasis komunitas. Ketika koperasi dan BUMDes berjalan beriringan, manfaat ekonomi bisa lebih cepat dirasakan masyarakat, sekaligus memperkokoh struktur ekonomi lokal yang selama ini terpinggirkan.

Namun semua itu hanya akan bermakna jika ada sinergi lintas sektor dan komitmen kolektif. Karena membangun desa tidak cukup dengan anggaran. Ia membutuhkan gerakan yang lahir dari kesadaran, cinta, dan keinginan tulus melihat Maluku Utara tumbuh dari akar yang kokoh.

Maka membangun desa bukanlah pilihan, melainkan keharusan sejarah. Kekuatan sebuah provinsi tidak diukur dari gemerlap ibu kotanya, tetapi dari keteguhan desa-desa yang menopangnya. Dan ketika kita percaya serta memberdayakan desa, di situlah Maluku Utara benar-benar menguat.

Dari desa, untuk Maluku Utara.

Dari pinggiran, untuk peradaban.