KBRN, Halmahera Barat: Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jailolo, Halmahera Barat untuk mengecek fasilitas dan ketersediaan obat untuk pasien.

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Barat, Hardi Hayun kepada rri.co.id menjelaskan, dalam kunker itu, Komisi III mendapatkan data dari direktur RSUD Jailolo yaitu utang obat yang terbawa dari tahun tahun sebelumnya dari Pemerintah Daerah di Kimia Farma senilai Rp7 miliar lebih. Selain itu ada utang insentif petugas dan dokter yang belum dibayar selama 4 bulan di tahun 2024 senilai Rp3,2 miliar.

“Utang obat di Kimia Farma itu berjumlah Rp 8 miliar, namun yang baru terbayar oleh Pemda senilai Rp 1 miliar jadi masih tersisa Rp 7 miliar lebih, tapi rencananya akan diselesaikan di tahun 2025 ini,” ucap Hardi.

Hardi menambahkan, ketersediaan obat saat ini di RSUD Jailolo sudah diantisipasi melalui anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) peruntukan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan secara subsidi.

“Ada anggaran subsidi melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dari bidang kesehatan kepada RSU Jailolo dalam hal untuk pembiayaan obat-obatan sebesar Rp6 miliar, yang difokuskan untuk pembayaran utang dan pelayanan selama tahun 2025, guna mencegah terjadinya kasus minimnya obat seperti di tahun sebelumnya,” ujarnya

Sementara untuk fasilitas peralatan di RSUD Jailolo, kata Hardi, akan ada beberapa fasilitas peralatan baru yang akan tiba di RSUD Jailolo, melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) salah satunya mesin CT Scan.