Keuangan Tertekan, Pemko Tanjungpinang Kembali Minta Dukungan Pusat

RRI.CO.ID, Tanjungpinang. - Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang masih berharap mendapat tambahan dukungan fiskal dari pemerintah pusat. Meski telah menerima tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp8,1 miliar, Jumat, 11 September 2026.

Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, mengatakan tambahan TKD tersebut belum sepenuhnya memperbaiki kondisi keuangan daerah. Menurutnya, kondisi fiskal Pemko Tanjungpinang masih menghadapi berbagai tekanan sehingga diperlukan dukungan tambahan dari pemerintah pusat.

“Karena kondisi memang tidak baik, namun kita melihat kondisi ke depan, semoga ada tambahan dari pusat,” ujar Lis Darmansyah.

Lis menyebutkan, Pemko Tanjungpinang telah menyurati pemerintah pusat untuk menyampaikan kondisi fiskal daerah. Selain itu, juga mengusulkan kebijakan yang dapat membantu meringankan beban anggaran.

“Kita sudah menyurati terkait kebijakan fiskal dan membuat rumusannya seperti apa ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Menurutnya, salah satu tekanan terbesar terhadap keuangan daerah berasal dari belanja pegawai, terutama gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Saat ini, jumlah PPPK di lingkungan Pemko Tanjungpinang mencapai sekitar 1.800 orang.

Besarnya jumlah pegawai tersebut membuat porsi belanja pegawai semakin tinggi. Selain itu, juga mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Dulu tidak berat, karena gaji dan tunjangan sempat ditanggung pemerintah pusat,” tuturnya.

Lis berharap, pemerintah pusat memberikan tambahan dukungan fiskal. Tambahan tersebut dinilai penting untuk membantu daerah menghadapi tekanan anggaran, terutama tingginya kebutuhan belanja pegawai.

“Semoga ada tambahan dari pemerintah pusat,” katanya, mengakhiri.