Pemprov Kepri Cairkan Rp76 Miliar Pinjaman Daerah untuk Proyek Fisik

RRI.CO.ID, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Riau (Kepri) telah mencairkan sekitar Rp76 miliar dana pinjaman daerah dari Bank Jabar Banten (BJB) untuk membiayai pembangunan fisik tahun anggaran 2026. Dana tersebut merupakan bagian dari total pinjaman daerah sebesar Rp400 miliar yang disepakati Pemprov Kepri bersama BJB pada awal 2026, Selasa, 11 Agustus 2026.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Kepri Rodi Yantari, mengatakan dari total pinjaman tersebut, Rp256 miliar dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan di Dinas PUPP. Hingga awal Agustus 2026, sekitar Rp76 miliar atau 30 persen dari alokasi tersebut telah dicairkan untuk pelaksanaan proyek fisik.

“Dari Rp256 miliar itu, sekitar Rp76 miliar atau 38 persen, sudah dicairkan untuk mengerjakan 41 paket proyek fisik tahun ini,” ujar Rodi Yantari.

Rodi menjelaskan, 41 paket proyek fisik tersebut tersebar pada sejumlah bidang di lingkungan Dinas PUPP Kepri, di antaranya Bidang Bina Marga, Cipta Karya, dan Sumber Daya Air (SDA). Hingga awal Agustus, sekitar 98 persen proyek telah selesai melalui proses lelang dan sebagian di antaranya sudah berkontrak serta mulai dikerjakan.

Salah satu proyek strategis yang dikerjakan melalui skema tahun jamak yakni pembangunan Museum dan Monumen Bahasa Nasional di Pulau Penyengat dengan nilai anggaran sekitar Rp99,9 miliar. Proyek tersebut ditargetkan dapat diselesaikan pada 2027.

Selain itu, pembangunan Poliklinik RSUD Raja Ahmad Tabib Kepri dengan anggaran sekitar Rp110 miliar juga menjadi proyek tahun jamak. Saat ini proyek tersebut masih dalam tahap penawaran lelang dan ditargetkan segera memasuki tahap kontrak kerja.

“Pada tahun ini ada 2 proyek besar yang kita kerjakan untuk tahun jamak, dan target pekerjaannya rampung 2027,” ucapnya.

Rodi menambahkan, Dinas PUPP Kepri telah menerapkan strategi lelang dini atau percepatan tender sejak awal tahun. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrem hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan badai yang berpotensi menghambat pekerjaan menjelang akhir tahun.

Ia berharap, percepatan proses pengadaan dapat menjaga kelancaran pembangunan infrastruktur sekaligus menghindari penumpukan pekerjaan pada musim penghujan. Pemerintah juga ingin memastikan pekerjaan fisik berjalan sesuai target dan mendukung kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

“Kita berharap seluruh pekerjaan proyek fisik 2026 berjalan optimal dan bisa diselesaikan sesuai target yang telah disepakati bersama,” katanya, mengakhiri.